Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil tidak mempersoalkan sikap Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kala, yang menilai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri belum diperlukan.
"Wapres kalau punya pendapat seperti itu, ya itu hak dia, sah-sah saja. Tapi, apakah dia tahu seluk beluk bagaiamana koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, tahu tidak ada kendala seperti apa? " kata Nasir di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meminta JK tidak menaruh curiga, tanpa melihat kenyataan. Nasir meminta JK mencari data yang akurat sebelum menyampaikan sikapnya.
Nasir menyarankan, JK agar tidak terlalu subyektif dalam menilai rencana pembentukan Densus Tipikor Polri tersebut. Apalagi, kalau penolakan tersebut terkait pengalaman buruk dengan sebuah institusi.
Baca Juga: Hindari 4 Hal Ini Agar Anda Tak Dijauhi Teman
"Bukan karena ketidakpercayaan saja atau punya pengalaman buruk dengan salah satu institusi penegak hukum, lalu bilang tak perlu dilakukan oleh mereka. Itu kan subjektif sekali, kita bicara nasional," tegasnya.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan pembentukan Densus Tipikor oleh Polri tidak perlu. Ia percaya pemberantasan rasywah dapat ditangani oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tanpa harus membentuk satuan baru.
"Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu, tim yang ada sekarang juga bisa," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).
