Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sampai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih banyak masyarakat yang hidupnya susah.
"Saya melihat harus kita obyektif ya melihat bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi itu masih masyarakat masih merasakan kesulitan-kesulitan hidup," kata Fadli di DPR, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Menurut Fadli itu terjadi karena pemerintah mengarahkan anggaran lebih kepada pembangunan infrastruktur.
"Tapi infrastrukturnya itu tidak membawakan multiplay efek, termasuk pada industri pada penyerapan tenaga kerja yang akhirnya justru industri yang menopang infrastruktur seperti besi dan semen malah menurun," tuturnya.
Kemudian, kata dia, juga karena utang negara masih banyak. Belum lagi, minimnya lapangan pekerjaan.
"Dan, ekonomi kita tidak bertumbuh seperti yang dijanjikan tujuh persen, hanya diangka lima persen. 5,1 persen paling tinggi, jadi ekonomi kita tidak sesuai yang diharapkan dan kemajuan-kemajuan itu tidak sesuai yang diharapkan karena itu menurut saya masih banyak hal yang perlu diperbaharui," tuturnya.
Di bidang politik, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebutkan indeks demokrasi Indonesia menurun sejak 2015. Kini, indeks demokrasi Indonesia di angka 70. Sedangkan, indeks demokrasi pada tahun 2015 berada di angka 73, dan tahun 2016 berada di angka 72.
"Ini karena semakin banyak represi kepada kelompok-kelompok kritis pada aktivis, kepada ulama, belum lagi perpu ormas, demokrasi pun mengalami kemunduran. Ini yang kita lihat dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi," ujar dia.
Fadli mengibaratkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini seperti one man show. Jokowi merangkap segala jenis jabatan birokrasi.
"Ya kadang dia sebagai presiden, kadang gubernur, kadang menjadi bupati sampai-sampai kadang-kadang menjadi ketua RT yang bagi-bagi kaos, bagi-bagi sepeda dan sebagainya yang tidak perlu dilakukan oleh seorang presiden," kata dia.
Fadli menilai janji Presiden Jokowi ketika kampanye belum terealisasi semua. Fadli khawatir Jokowi malah fokus persiapan pemilu 2019. Sebab, tahun depan Indonesia sudah memasuki tahun politik.
"Kita khawatir orientasi presiden yang masih punya ambisi untuk maju lagi di 2019, tapi lebih pada orientasi politik ketimbang orientasi untuk menyukseskan program-program untuk mensejahterakan rakyat ini yang jangan sampai terjadi," tuturnya.
"Mandat 5 tahun itu untuk menepati janji-janji yang ada yang selama ini disampaikan dan kalaupun mau maju jangan sampai orientasi yang dilakukan sekarang itu sebagai bagian untuk aktivitas politik yang akan datang," Fadli menambahkan.
