Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk duduk bersama dalam menyikapi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini menyusul keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut penghentian sementara proyek 17 pulau buatan itu sehingga bisa dilanjutkan lagi.
"Jangan sampai semuanya malah menyampaikan wacana wacana di media karena terus menimbulkan situasi yang panas artinya cobalah didinginkan suasananya, cari jalan terbaik," kata Taufik di DPR, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Menurut dia pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus menggunakan rujukan sebagaimana yang diatur undang-undang.
"Bagaimana payung hukumnya, dan bagaimana dokumen prasyarat proses reklamasi itu dijalankan sehingga tidak menimbulkan rasa curiga di masyarakat atau hal-hal yang tidak diinginkan, selama ini sudah berjalan kondusif di DKI Jakarta," katanya.
Bila tidak ada keinginan untuk duduk bersama, Taufik khawatir akan menjadi bola panas. Apalagi, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandaga Uno memasukkan penghentian reklamasi dalam janji kampanye.
"Katakanlah menyangkut janji-janji politik. Kalau sudah saling menagih janji politik kan repot lagi. Bisa juga Pak Anies menagih janji pemerintah pusat. Situasinya, semakin memanas. Saya mengusulkan secepat mungkin, coba dilakukan kanalisasi mediasi untuk ketemu," kata Taufik.
Menurut Taufik proyek reklamasi hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Itu sebabnya, harus disikapi dengan betul.
"Kita melindungi masyarakat dan unsur pengusaha juga kita harus lindungi. Jangan sampai itu kan sudah terlanjur," katanya.
