Infografis
Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tidak sependapat dengan sikap Ketua Umum Setya Novanto terkait rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi yang digagas Polri.
Akbar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup baik dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"KPK sudah cukup baik. Kita tetap membutuhkan institusi seperti KPK yang memang kita melihat mereka telah lakukan tugasnya dengan baik," kata Akbar di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Kamis (19/10/2017).
Namun jika pemerintah memiliki alasan khusus dan dirasa perlu membentuk Densus Tipikor, kata Akbar, tentu itu hak pemerintah.
"Tapi saya tetap berpendapat KPK telah berjalan dengan baik, cukup bagus dengan adanya institusi KPK," ujar Akbar.
Negara-negara di Eropa, katanya, juga sudah memiliki lembaga seperti KPK dan itu sangat efektif untuk berantas korupsi.
"Usianya juga panjang. Nah KPK ini kita lihat juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik," kata Akbar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendukung pembentukan Densus Tipikor. Bahkan, ia memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk mengawal pembentukan densus tersebut.
"Tentu kita mendukung karena dengan densus ini sama dengan hal-hal yang lain. Kemudian kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK tentu akan bersama-sama," kata Novanto.
Presiden Joko Widodo mengatakan Densus Tipikor masih tahap wacana yang disampaikan Polri. Jokowi mengatakan wacana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas yang akan berlangsung pekan depan.
"Rencana itu masih usulan, Minggu depan kami bahas dalam ratas," kata Jokowi usai menutup Kongres XI Legiun Veteran RI di Hotel Borobudur, Jakarta.
Jokowi tidak berbicara lebih jauh mengenai Densus Tipikor. Dia mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang akan memberikan penjelasan.
"Untuk lebih lengkap ke pak menkopolhukam," ujar dia.
Akbar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup baik dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"KPK sudah cukup baik. Kita tetap membutuhkan institusi seperti KPK yang memang kita melihat mereka telah lakukan tugasnya dengan baik," kata Akbar di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Kamis (19/10/2017).
Namun jika pemerintah memiliki alasan khusus dan dirasa perlu membentuk Densus Tipikor, kata Akbar, tentu itu hak pemerintah.
"Tapi saya tetap berpendapat KPK telah berjalan dengan baik, cukup bagus dengan adanya institusi KPK," ujar Akbar.
Negara-negara di Eropa, katanya, juga sudah memiliki lembaga seperti KPK dan itu sangat efektif untuk berantas korupsi.
"Usianya juga panjang. Nah KPK ini kita lihat juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik," kata Akbar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendukung pembentukan Densus Tipikor. Bahkan, ia memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk mengawal pembentukan densus tersebut.
"Tentu kita mendukung karena dengan densus ini sama dengan hal-hal yang lain. Kemudian kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK tentu akan bersama-sama," kata Novanto.
Presiden Joko Widodo mengatakan Densus Tipikor masih tahap wacana yang disampaikan Polri. Jokowi mengatakan wacana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas yang akan berlangsung pekan depan.
"Rencana itu masih usulan, Minggu depan kami bahas dalam ratas," kata Jokowi usai menutup Kongres XI Legiun Veteran RI di Hotel Borobudur, Jakarta.
Jokowi tidak berbicara lebih jauh mengenai Densus Tipikor. Dia mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang akan memberikan penjelasan.
"Untuk lebih lengkap ke pak menkopolhukam," ujar dia.
