Infografis
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie meminta Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan lebih banyak menunjukkan kinerja ketimbang pidato.
"Saran saya kerjakan ajalah, nggak usah terlalu banyak pidato, urusan pribumi dan non pribumi itu, dikerjakan aja, daripada menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," kata Jimly di gedung pusat kegiatan ICMI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
Pernyataan Jimly untuk menanggapi polemik yang muncul setelah Anies pidato dengan menggunakan kata pribumi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan kata pribumi merupakan istilah politik, bukan hukum. Kata itu berangkat dari sejarah perjuangan kaum pribumi menghadapi penjajah.
"Artinya Timur Asing itu malah membantu penjajah. Sejarahnya kan begitu. Ini kan soal sejarah. Nah pola ekonomi ini kan sebenarnya masih kayak dulu," katanya.
"Kalau dulu masih mempengaruhi, mewarnai kebijakan resmi, tapi sekarang setelah reformasi tidak ada lagi. Jadi Istilah pribumi ini bukan istilah hukum, hanya istilah politik," kata Jimly.
Karena istilah politik, menurut Jimly, seharusnya bisa diterima.
"Jadi dimuat di dalam pidato politik, ya boleh-boleh aja, itu gambaran dari realitas politik, tapi dalam kebijakan resmi secara hukum itu tidak boleh lagi, tidak dikenal lagi. Dan memang dianjurkan supaya jangan keluar menjadi kebijakan hukum yang resmi," kata Jimly.
Istilah pribumi dipakai karena adanya realitas yang timpang. Artinya, kata tersebut secara politik bermaksud menaikkan derajat orang-orang yang ekonominya tertinggal.
"Kita harus juga mengakui kenyataan di lapangan, di masyarakat, realitas, ada ketimpangan, ada kesenjangan. Ini juga harus diatasi dengan tindakan nyata, tidak usah dengan pidato, tapi dikerjakan saja. Saya rasa begitu secara umum, secara resmi hukum kita sudah tidak lagi mengenal itu. Konstitusi kita pun sudah diubah istilah orang indonesia asli itu dengan orang Indonesia yang lahir, warga negara indonesia sejak kelahiran," katanya.
Jimly meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan istilah yang dipakai Anies.
"Dalam istilah politik nyatanya memang masih ada, oleh karena itu tidak bisa dibesar-besarkan. Jangan karena tidak menggunakan pribumi, kita tidak mau bekerja lagi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi," kata Jimly.
"Saran saya kerjakan ajalah, nggak usah terlalu banyak pidato, urusan pribumi dan non pribumi itu, dikerjakan aja, daripada menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," kata Jimly di gedung pusat kegiatan ICMI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
Pernyataan Jimly untuk menanggapi polemik yang muncul setelah Anies pidato dengan menggunakan kata pribumi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan kata pribumi merupakan istilah politik, bukan hukum. Kata itu berangkat dari sejarah perjuangan kaum pribumi menghadapi penjajah.
"Artinya Timur Asing itu malah membantu penjajah. Sejarahnya kan begitu. Ini kan soal sejarah. Nah pola ekonomi ini kan sebenarnya masih kayak dulu," katanya.
"Kalau dulu masih mempengaruhi, mewarnai kebijakan resmi, tapi sekarang setelah reformasi tidak ada lagi. Jadi Istilah pribumi ini bukan istilah hukum, hanya istilah politik," kata Jimly.
Karena istilah politik, menurut Jimly, seharusnya bisa diterima.
"Jadi dimuat di dalam pidato politik, ya boleh-boleh aja, itu gambaran dari realitas politik, tapi dalam kebijakan resmi secara hukum itu tidak boleh lagi, tidak dikenal lagi. Dan memang dianjurkan supaya jangan keluar menjadi kebijakan hukum yang resmi," kata Jimly.
Istilah pribumi dipakai karena adanya realitas yang timpang. Artinya, kata tersebut secara politik bermaksud menaikkan derajat orang-orang yang ekonominya tertinggal.
"Kita harus juga mengakui kenyataan di lapangan, di masyarakat, realitas, ada ketimpangan, ada kesenjangan. Ini juga harus diatasi dengan tindakan nyata, tidak usah dengan pidato, tapi dikerjakan saja. Saya rasa begitu secara umum, secara resmi hukum kita sudah tidak lagi mengenal itu. Konstitusi kita pun sudah diubah istilah orang indonesia asli itu dengan orang Indonesia yang lahir, warga negara indonesia sejak kelahiran," katanya.
Jimly meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan istilah yang dipakai Anies.
"Dalam istilah politik nyatanya memang masih ada, oleh karena itu tidak bisa dibesar-besarkan. Jangan karena tidak menggunakan pribumi, kita tidak mau bekerja lagi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi," kata Jimly.
