Infografis
Suara.com - Sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto hingga era reformasi, kisah kelam pembantaian ratusan ribu warga sipil Indonesia yang dimulai sejak peristiwa G30S cenderung tabu dibicarakan oleh penguasa maupun militer.
Pemerintah dan TNI selama ini mengklaim Gerakan 30 September 1965 didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sementara mengenai pembunuhan pemimpin dan anggota PKI, pemimpin dan anggota organisasi massa demokratis, pendukung Soekarno, bahkan orang-orang yang hanya "dicap" sebagai PKI, dinilai hanya sebagai aksi spontan massa anti-PKI.
Namun, klaim-klaim yang terus diwariskan sejak era diktator Soeharto tersebut semakin dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya, beragam bukti sejarah menunjukkan hal sebaliknya, sehingga cerita mengenai PKI dan pembantaian massal setelah G30S tak lagi bisa ditentukan seenaknya oleh penguasa.
Baca Juga: Ahok Disarankan Jadi Pendeta Setelah Keluar dari Penjara
Termutakhir, 36 dokumen rahasia milik Amerika Serikat dipublikasikan oleh National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA).
Dokumen setebal 30 ribu halaman tersebut berisi fragmen-fragmen kabel diplomatik (telegram) sejak tahun 1964 sampai 1968. Dalam periode itu, Dubes AS yang bertugas di Indonesia adalah Howard P Jones (1958-1965) dan Marshall Green (1965-1969).
Kader PKI Tak Tahu G30S
Satu dokumen penting yang dipublikasikan adalah telegram Kedubes AS di Jakarta tertanggal 20 November 1965, yakni setelah G30S.
Dalam telegram yang ditujukan kepada Sekretaris Negara AS di Washington berkode 1516 itu disebutkan, banyak aktivis PKI sama sekali tak mengetahui mengenai pembunuhan 30 September. Ada juga yang mengakui kebingungan.
Baca Juga: Melaney Ricardo Takut Suntik Kurus
Sebabnya, mereka tak pernah mendapat perintah dari pucuk pemimpin PKI untuk melakukan kudeta pada 30 September seperti yang diklaim TNI sesudahnya. Bahkan, karena PKI tak menjadi dalang G30S, banyak aktivis tingkat daerah partai itu yang masih berani ke Jakarta.
"Kader muda PKI dari Yogyakarta ke Jakarta pada awal November karena ada misi partai. 'Sumber' di PKI mengatakan, mereka tak tahu mengenai gerakan 30 September itu dan mereka justru bingung mengenai apa yang harus dilakukan," demikian yang tertulis dalam telegram tersebut.
Pada telegram itu juga disebutkan, seorang jurnalis Australia yang fasih berbahasa Indonesia, sempat mengunjungi daerah di Jawa Tengah pada 10 Oktober 1965. Jurnalis itu melaporkan hal yang sama, yakni pemimpin, kader, maupun simpatisan PKI di daerah itu tak pernah mendapat perintah untuk melakukan pemberontakan 30 September.
Percobaan Kudeta
Fakta sebaliknya dan cenderung mengejutkan justru terungkap dalam dokumen yang dinyatakan tak lagi rahasia (deklasifikasi) sejak Selasa (17/10/2017), pukul 09.00 waktu AS, yakni TNI AD hendak melakukan kudeta terhadap Soekarno.
"Merujuk staf Kedutaan Jerman, tentara Indonesia kini 'mempertimbangkan' kemungkinan untuk menurunkan Soekarno. Mereka telah mendekati sejumlah kedutaan negara Barat untuk memberitahukan kemungkinan tersebut," demikian yang tertulis dalam telegram Kedubes AS tertanggal 12 Oktober 1965 berkode 540A.
Masih dalam telegram tersebut, konglomerat Jerman mengakui turut didekati tentara Indonesia. Tentara meminta dirinya menjadi "perantara" perundingan dengan Kedubes Jerman.
"Jika mereka melakukannya (kudeta) maka hal itu akan berlangsung cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan oleh pemerintahan kombinasi sipil dan junta militer," tulis Kedubes AS dalam telegram itu.
Petinggi Angkatan Darat juga disebut menghubungi kedubes-kedubes negera Barat untuk memastikan mereka mendapat bantuan ekonomi dan keuangan setelah menjatuhkan Soekarno.
"Mereka mendekati banyak kedubes Barat. Tapi mereka tak mendekati Dubes Jepang yang menurut mereka terlalu dekat dengan Soekarno. Tapi, kami mendapat informasi, ada staf Kedubes Jepang yang juga coba didekati para jenderal."
Sementara berdasarkan "sumber" Kedubes AS di pemerintah Indonesia, sekelompok jenderal menemui Soekarno sehari sebelum mereka mencoba mendekati sejumlah kedubes negara Barat.
Pertemuan sejumlah jenderal TNI dengan Soekarno itu persisnya terjadi pada 10 Oktober 1965. Kala itu, para jenderal menyodorkan dokumen buatan mereka yang mengklaim PKI berada di belakang gerakan 30 September.
"Soekarno menolak membaca tulisan buatan para jenderal itu dan memarahi mereka karena mencoba menyalahkan PKI dalam peristiwa tersebut. Setelahnya, para jenderal itu keluar ruangan dengan rasa kecewa serta frustrasi," tulis Kedubes AS dalam telegram tersebut.
Kejadian itu juga diperkuat dengan laporan Kedubes Australia yang berhasil "didapat" Kedubes AS. Dalam laporan Kedubes Australia, Soekarno tak mau membaca makalah buatan TNI tersebut dan memarahi TNI karena mencoba menyalahkan PKI.
"Beda keterangan 'sumber kita' dengan laporan Kedubes Australia adalah, mereka (Australia) melaporkan hanya Jenderal Nasution yang menghadap Soekarno pada 11 Oktober. Pertemuan keduanya tertanggal itu dikonfirmasi jurnalis," demikian dalam telegram tersebut.
AS Tahu TNI AD Lakukan Pembunuhan
Dalam dokumen itu juga tercatat bahwa Kedubes AS dan Departemen Luar Negeri AS tahu tentang pembunuhan yang dilakukan TNI Angkatan Darat terhadap orang-orang yang dituduh sebagai PKI.
Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat AS memiliki informasi yang kredibel yang bertentangan dengan cerita TNI yang menyeramkan tentang penculikan, penyiksaan dan pembunuhan 7 jenderal.
Secara khusus, dokumen rahasia AS itu menyebutkan pembunuhan massal setelah G30S itu diperintahkan oleh Soeharto (Presiden kedua RI). Perintah itu disebut sebagai upaya kudeta, tapi akhirnya gagal. Selain itu disebutkan pembantaian itu dibantu oleh Ansor, organisasi sayap Nahdlatul Ulama.
Salah satu dokumen dari pejabat Kedubes AS di Jakarta, Mary Vance Trent. Trent menyebutkan jika diperkirakan korban pembunuhan itu sampai 100.000 orang. Informasi lain, di Bali korbannya sampai 80 ribu orang.
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan, mendiang pengacara Senior Adnan Buyung Nasution mengetahui pembantaian itu, tapi dia meminta peristiwa itu untuk dirahasiakan. Pada era 1965, Adnan menjadi jaksa di Kejaksaan Agung. Adnan disebut berkomunikasi sekitar Oktober 1965 dengan sekretaris kedutaan AS untuk tekait masalah intelijen.
