Infografis
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menunggu langkah Gubernur Jakarta baru Anies Baswedan terkait pencabutan izin usaha Hotel Alexis lantaran diduga telah menjalankan bisnis prostitusi. Hal itu menyusul adanya rencana aksi unjuk rasa Forum Masyarakat Jakarta Utara yang menuntut janji kampaye Anies untuk menutup Hotel Alexis pada Kamis (19/10/2017).
"Pemda toh. Pemda yang berhak di situ, melanggar atau tidak ya Pemda," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (17/10/2017).
Menurut Argo, polisi tak bisa melangkahi prosedur yang sudah berlaku terkait apakah Hotel Alexis melanggar izin atau tidak. Sebab, kata dia yang memiliki kewenangan soal pencabutan izin usaha itu adalah Pemprov DKI.
Baca Juga: Mau Aksi, Formaju Minta Anies-Sandi Ingat Janji Tutup Alexis
"Yang mengeluarkan izinkan Pemda, jadi harus ke Pemda dulu dong," kata dia.
Namun, Argo menyampaikan, polisi siap memberikan pengamanan apabila Pemprov DKI sudah menentukan soal pencabutan izin usaha Hotel Alexis. "Masalah kepolisian mengamankan berkaitan keamanan polisi wajib memberikan," kata dia.
Argo juga kembali menegaskan polisi hanya menjalankan tugas pengamanan untuk mendukung program-progam yang dilaksanakan Pemprov DKI. "Kami akan membackup berkaitan dengan keamanan saja," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Formaju Moh. Yusuf menyampaikan menyampaikan, alasan demo penutupan Hotel Alexis ditujukan untuk menuntut janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang kini terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru.
Dia meminta agar Anies dan Sandiaga bisa membongkar bisnis prostitusi yang diduga berlokasi di lantai tujuh hotel Alexis.
Baca Juga: Polisi Belum Diberitahu Rencana Demo Hotel Alexis
"Kami mau mengingatkan janji kepada mas Anies agar tempat maksiat sebagaimana Kalijodo dengan mudah dibubarin. Masa ini nggak bisa ditutup yang lantai tujuhnya. Lantai tujuh aja sisanya mah hotel jalan terus," kata dia.
