Infografis
Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengklarifikasi isi pidato perdana di Balai Kota pada Senin (16/10/2017), malam, yang menggunakan istilah kata "pribumi." Kata tersebut kemudian langsung menjadi bahan polemik di ranah publik.
Anies mengatakan istilah "pribumi" yang dipakai konteksnya adalah era kolonialisme, bukan zaman sekarang.
"Istilah itu digunakan untuk konteks era penjajahan. Karena di situ saya juga menulisnya era penjajahan dulu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Anies kemudian menjelaskan maksud pemilihan istilah tersebut. Anies mengatakan Jakarta merupakan kota yang paling merasakan penjajahan. Sebab, di kota inilah pusat pemerintahan Belanda kala itu.
"Kalau kota lain itu tidak melihat Belanda secara dekat. Yang melihat Belanda jarak dekat siapa? Orang Jakarta. Coba kita di pelosok Indonesia, tahu ada Belanda. Tapi nggak lihat di depan mata. Yang lihat di depan mata itu kita di kota Jakarta ini," tutur Anies.
"Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. Dan itu memang kalimatnya disitu. Kan pelintiran satu dua website sudah dikoreksi," Anies menambahkan.
Penggunaan istilah "pribumi" dalam pidato Anies menjadi polemik karena pada pilkada Jakarta kemarin situasi sangat panas dengan isu SARA.
Berikut penggalan pidato Anies yang kemudian menjadi polemik:
"Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai terjadi di Jakarta ini apa yang dituliskan dalam pepatah Madura, “Itik se atellor, ajam se ngeremme.” Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain."
Sikap PSI
Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan partainya sebagai partai yang menjunjung toleransi dan sebagai partai oposisi yang konstruktif terhadap pemerintahan Anies -Sandiaga mengecam keras pernyataan Anies.
Rian mengatakan PSI berfokus kepada kapasitas Anies yang merupakan lulusan PhD (Doctor of Philosophy) - setingkat S3 di bidang Ilmu Politik dari Amerika, mantan rektor termuda Indonesia yang menjabat di Universitas Paramadina, pendiri Gerakan Indonesia Mengajar yang pluralistis, dan mantan Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja.
"Segar dalam ingatan kita, penggunaan kata pribumi sering ditemui semasa peristiwa Mei 1998, dan juga semasa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu," kata Rian.
Menurut Rian, kata pribumi digunakan pada masa-masa krusial dalam politik untuk menciptakan tensi. Presiden Habibie bahkan akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 untuk "Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan."
Rian mengatakan PSI Jakarta sebagai partai yang tampil membela toleransi di wilayah Ibu Kota Negara menggarisbawahi ketidakpantasan Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang baru dilantik dalam menggunakan istilah pribumi.
Rian mengatakan sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa labelisasi “pribumi” dilakukan oleh Belanda dengan tujuan membeda-bedakan perilaku dan hak di antara warga yang hidup dan tinggal di Indonesia.
"Di bangku sekolah dasar, kita mengenal hal ini sebagai divide et impera, atau praktek politik pecah belah. Belanda membedakan warga Indonesia menjadi golongan Eropa, timur asing, dan pribumi," kata dia.
Menurut Rian, Anies sendiri pernah dicap sebagai salah satu intelektual yang mencitrakan diri sebagai “tokoh pluralis” dan cinta keberagaman. Ini terlihat dari keaktifan Anies mendirikan beberapa gerakan sosial yang mengajak anak-anak muda terlibat dengan landasan pemikirannya soal “Tenun Kebangsaan.”
"Anies saat ini seolah menikmati ombak akibat polarisasi agama. Padahal, dahulu Anieslah yang menggagas soal “Tenun Kebangsaan”. Baginya, Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Ia mengilustrasikan Republik ini sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari kebhinnekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Kekerasan atas nama apapun akan merusak tenun tersebut," katanya.
Rian mengatakan PSI berfokus kepada kapasitas Anies yang merupakan lulusan PhD (Doctor of Philosophy) - setingkat S3 di bidang Ilmu Politik dari Amerika, mantan rektor termuda Indonesia yang menjabat di Universitas Paramadina, pendiri Gerakan Indonesia Mengajar yang pluralistis, dan mantan Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja.
"Segar dalam ingatan kita, penggunaan kata pribumi sering ditemui semasa peristiwa Mei 1998, dan juga semasa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu," kata Rian.
Menurut Rian, kata pribumi digunakan pada masa-masa krusial dalam politik untuk menciptakan tensi. Presiden Habibie bahkan akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 untuk "Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan."
Rian mengatakan PSI Jakarta sebagai partai yang tampil membela toleransi di wilayah Ibu Kota Negara menggarisbawahi ketidakpantasan Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang baru dilantik dalam menggunakan istilah pribumi.
Rian mengatakan sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa labelisasi “pribumi” dilakukan oleh Belanda dengan tujuan membeda-bedakan perilaku dan hak di antara warga yang hidup dan tinggal di Indonesia.
"Di bangku sekolah dasar, kita mengenal hal ini sebagai divide et impera, atau praktek politik pecah belah. Belanda membedakan warga Indonesia menjadi golongan Eropa, timur asing, dan pribumi," kata dia.
Menurut Rian, Anies sendiri pernah dicap sebagai salah satu intelektual yang mencitrakan diri sebagai “tokoh pluralis” dan cinta keberagaman. Ini terlihat dari keaktifan Anies mendirikan beberapa gerakan sosial yang mengajak anak-anak muda terlibat dengan landasan pemikirannya soal “Tenun Kebangsaan.”
"Anies saat ini seolah menikmati ombak akibat polarisasi agama. Padahal, dahulu Anieslah yang menggagas soal “Tenun Kebangsaan”. Baginya, Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Ia mengilustrasikan Republik ini sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari kebhinnekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Kekerasan atas nama apapun akan merusak tenun tersebut," katanya.
