Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan membentuk tim khusus untuk mengkaji upaya pemanggilan paksa yang diminta DPR dalam rangka penyelidikan hak angket.
Hal ini menanggapi keinginan Panitia Khusus Angket KPK yang meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa KPK sebab lembaga antirasuah itu tidak mau datang dalam undangan Pansus dengan alasan masih ada uji materi terkait pembentukan Pansus di Mahkamah Konstitusi.
"Polri berprinsip bahwa kami akan mempertimbangkan dan akan membicarakan kembali secara internal kira-kira langkahnya apa yang akan diambil untuk sikapi ini. Termasuk mengundang ahli dari eskternal, ahli hukum tata negara, pidana, dalam rangka untuk menyikapi apa sikap polri," kata Tito dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri di DPR, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
"Jangan sampai sikap Polri yang melaksanakan ini justru jadi boomerang dan disalahkan banyak pihak," tambah dia.
Baca Juga: Golkar: Tidak Akan Ada Perpanjangan Pansus Angket KPK
Tito berkeyakinan kalau setiap pemanggilan paksa harus diatur dalam hukum acara, yaitu KUHAP. Upaya pemanggilan paksa yang diminta DPR tidak diatur dalam KUHAP.
"Nah kalau liat di KUHAP, selama ini tidak mengenal pemanggilan paksa DPR. Termasuk istilah penyaderaan, selama ini yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian itu tidak dicantum secara eksplisit di sana," kata dia.
"Nah ini menimbulkan keragu-keraguan dari kepolisian, menganut KUHAP yang tidak mengenal itu, atau ini sudah cukup dan bisa dipraktekan. Artinya akan ada kekosongan hukum tentang acara itu," tambahnya.
Pernyataan Tito kemudian disergah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Bambang mengatakan kalau di dalam undang-undang tentang MD3, tertera bahwa DPR bisa melakukan upaya panggil paksa dengan meminta bantuan kepada Polri.
"Ini soal pemanggilan paksa? Yang kita sayangkan di undang-undang itu tertera kepolisian RI. Kalau perintahnya adalah pamdal, kita nggak minta tolong Polri," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Diminta Tak Hiraukan Rekomendasi Pansus Angket KPK
"Mohon saudara Kapolri ini dipikirkan. Karena ini persoalan bagi kita karena undang-undangnya sudah ada. Kalau itu (menolak panggil paksa) dilaksanakan ini kan mengurangi kewibawaan UU itu sendiri, kewibawaan negara, nah bagaimana cari jalan keluarnya, kan begitu," tambah Politikus Golkar ini.
