Infografis
"Putusan 601 yang menyatakan Muktamar Jakarta itu Muktamar yang sah pada saat itu. Terus beliau (Yasonna) juga mempertimbangkan bahwa Muktamar Jakarta dokumennya belum lengkap dan untuk mengisi kekosongan hukum, Menkumham menerbitkan SK untuk Romi," kata Djan usai beraudiensi dengan Pimpinan KPU RI di Kantor KPU, Senin (9/10/2017).
"Keputusan itu melanggar segala macam kaidah hukum yang ada di Indonesia. Melanggar Undang-undang Dasar 45, melanggar asas Pancasila, melanggar UU Partai Politik, melanggar sumpah jabatan, membohongi Tuhan dengan melanggar sumpah jabatan," tambahnya.
