Infografis
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan revitalisasi kepengurusan DPP Partai Golkar dilakukan agar target politik dapat tercapai. Revitalisasi sepenuhnya inisiatif Ketua Umum partai berlambang pohon beringin, Setya Novanto.
Menurut Idrus, kurang lebih 1 tahun terpilihnya Setya Novanto di dalam Munaslub Bali pada tahun 2016 lalu, telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja para pengurus partai Golkar. Evaluasi dilakukan dalam Rapimnas di Balik Papan.
"Forum berpandangan bahwa dalam rangka untuk menjamin akselerasi kerja dan peningkatan kinerja daripada kepengurusan DPP Partai Golkar, sehingga target-terget politik bisa dicapai maka Rapimnas memandang perlu untuk melakukan revitalisasi," kata Idrus di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Forum Rapimnas memberi mandat pada Setya Novanto sebagai Ketua Umum untuk melakukan revitalisasi tersebut.
Baca Juga: 7 Kader Terbelit Korupsi dalam Sebulan, Ini Kata Wasekjen Golkar
Sebagai tindaklanjut dari Rapimnas itu, maka dalam rapat pleno DPP Partai Golkar Novanto melakukan revitalisasi kepengurusan DPP. Sebelumnya, Novanto juga sudah mengatakan revitalisasi akan segera dilakukan.
"Oleh karena itu maka Ketum sudah mengambil langkah-langkah untuk revitalisasi sebagai pelaksanaan hasil Rapimnas," ujar Idrus.
Hal yang paling ditekankan Novanto dalam melakukan revitalisasi yaitu soliditas di internal pengurus DPP Partai Golkar. Soliditas diperlukan untuk menunjang akselerasi serta peningkatan kinerja kepengurusan.
"Diperlukan kebersamaan yang betul-betul fokus pada kerja-kerja partai. Oleh karena itu ketua umum sudah ambil langkah-langkah revitalisasi itu dan 1-2 hari ini akan diumumkan dan disampaikan secara resmi di dalam rapat pleno dan disampaikan secara resmi," tutur Idrus.
Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sudah beredar, salasah satu pengurus yang dicopot yaitu Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai yang digantikan oleh Letjen TNI Purn. Eko Wiratmoko.
Baca Juga: Ditangkap KPK, Golkar Belum Mau Tarik Aditya Moha dari DPR
