Dwi Hartanto Klaim Diundang BJ Habibie Ternyata Juga Bohong

Reza Gunadha Suara.Com
Senin, 09 Oktober 2017 | 10:55 WIB
Dwi Hartanto Klaim Diundang BJ Habibie Ternyata Juga Bohong
Dwi Hartanto bersama dengan B.J. Habibie di Den Haag. (Disclaimer: belakangan diketahui, tak pernah ada pertemuan antara keduanya di Den Haag.) [Dokumen Pribadi]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dwi Hartanto, mahasiswa doktoral di Technisse Universiteit Delft Belanda, yang selama ini disebut-sebut sebagai penerus Bacharuddin Jusuf Habibie terkait kejeniusan dan keahlian di bidang teknologi serta kerdirgantaraan, ternyata melakukan banyak kebohongan besar.

Berbagai kebohongan mengenai keahlian dan prestasinya tersebut disebut-sebut mempermalukan  dunia keilmuan dan diaspora Indonesia yang menjadi ilmuwan di berbagai negara.

Salah satu kebohongan besar yang terungkap adalah, klaim Dwi bahwa dirinya pernah secara khusus dihubungi Presiden ketiga RI BJ Habibie untuk bertemu membahas teknologi kedirgantaraan dan roket.

Dalam sebuah acara talkshow di stasiun televisi swasta nasional Indonesia, Dwi sempat mengatakan undangan dari BJ Habibie itu berkat prestasinya di bidang antariksa.

Baca Juga: Warga Marah Lihat Rekonstruksi Pembunuhan Pasutri Bos Garmen

Habibie, klaim Dwi kala itu, tertarik dengan dirinya dan mengajak bertemu pada Desember 2016. Bahkan, Dwi pernah mengunggah foto dirinya bersama Habibie yang diklaim dipotret seusai persamuhan tersebut.

Saat bertemu Habibie, Dwi juga mengatakan pernah ditawarkan pindah kewarganegaraan oleh pemerintah Belanda karena keahlian dirinya di banyak bidang.

Dwi mengklaim, tawaran pindah kewarganegaraan itu diutarakan Belanda karena tertarik terhadap riset dirinya tentang jet tempur eurofighter.

Tapi sejak Sabtu (7/10/2017), melalui surat bermaterai yang diunggah ke laman daring Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Delft, Dwi mengakui semua itu bohong.

Melalui surat itu ia mengakui, bukan Habibie, melainkan dirinyalah yang meminta bertemu begawan teknologi Indonesia tersebut.

Baca Juga: Mau Lengser, Djarot: Sila Warga Nilai Kerja Saya dan Ahok

"Tidak benar bahwa Bapak BJ Habibie yang meminta untuk bertemu. Sebelumnya saya telah meminta pihak KBRI Den Haag agar dipertemukan dengan Bapak BJ Habibie," tulis Dwi.

Hal yang sama juga mengenai risetnya tentang jet tempur dan tawaran Belanda agar dirinya pindah kewarganegaraan, semua itu bohong.

Pada 2 Oktober, Profesor Urban Studies and Planning Savannah State Universtiy, Deden Rukmana, ternyata sudah lebih dulu membongkar kebohongan Dwi mengenai hal tersebut.

Melalui akun Facebook pribadinya, Deden mengungkapkan menaruh curiga terhadap pernyataan-pernyataan Dwi saat diundang acara talkshow stasiun televisi nasional tersebut.

“Saya akhirnya mengontak seorang pengurus i-4 yang dekat dengan keluarga mantan Presiden BJ Habibie, yang telah lama saya kenal. Saya menanyakan tentang pertemuan antara Habibie dengan Dwi Hartanto. Dari perbincangan saya ini dikabari, pertemuan tersebut bukanlah atas permintaan Habibie,” tulisnya.

Selain itu, pertemuan informal tersebut juga tidak hanya diikuti Dwi, melainkan banyak orang.

“Tidak pula ada pembicaraan khusus mengenai aerospace engineering antara BJ Habibie dengan Dwi Hartanto seperti banyak diberitakan oleh media,” tulisnya lagi.

Penghargaan Dicabut

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kerajaan Belanda, dan berkedudukan di Den Haag, mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Dwi Hartanto.

Pencabutan penghargaan tersebut dilakukan setelah Dwi mengakui banyak melakukan kebohongan mengenai jati diri, keahlian akademis, status pendidikan, dan masih banyak lagi kepada publik.

KBRI memberi penghargaan kepada Dwi Hartanto pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 RI, pada 17 Agustus 2017  di Den Haag.

Penghargaan diberikan dengan rujukan kepada judul disertasinya Dwi, yakni "Lethal Weapon in the Sky", yang dianggap mengharumkan bangsa Indonesia di mata internasional.

Ternyata disertasi itu belum pernah ada, karena kenyataannya, Dwi masih berkuliah program doktoral di TU Delft.

KBRI meresmikan pencabutan penghargaan itu melalui Surat Keputusan Nomor SK/029/KEPPRI/IX/2017, per tanggal 15 September 2017.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI