Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan sikap Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo masih sesuai koridor. Gatot dinilai sejumlah kalangan bermanuver politik dengan melakukan sejumlah hal.
Hanya saja Fadli menilai tak ada pernyataan Gatot yang masuk dalam ranah politik.
"Saya melihat apa yang dilakukan panglima masih dalam tupoksinya, masih sesuai koridor," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Politik Bukan Panglima' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/ 2017).
Fadli menilai ruang militer untuk kembali berpolitik seperti masa Orde Baru juga telah tertutup. Menurut dia, setiap pernyataan Panglima Gatot merupakan tanggapan dari situasi terkini.
Baca Juga: Setelah Pensiun, Jenderal Gatot Berpeluang Masuk Kabinet
Bahkan Fadli menyebut fenomena ini lebih kepada lemahnya koordinasi antar lembaga. Ia mencontohkan, pernyataan Gatot soal adanya informasi 5.000 senjata ilegal. Menurut Fadli, hal ini merupakan miss-koordinasi antara TNI, BIN, Polri, Menkopolhukam, dan Menhan.
"Termasuk di sini, di mana antara satu institusi dengan institusi lain berbeda-beda," katanya.
Fadli juga menyinggung pernyataan Gatot soal perintah wajib menonton kembali film G30S juga dinilai hal wajar. Pasalnya, menurut dia, film tersebut merupakan bagian pembelajaran sejarah bangsa.
"Karena ini adalah sejarah, dan presiden pun pada akhirnya ikut nonton bareng," kata Fadli.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Nassir Djamil sepakat dengan pernyataan Zon. Ia menilai berbagai pernyataan Gatot soal senjata dan isu lainnya sebagai hal positif. Nassir menganggap sebagai seorang Panglima TNI, Gatot harus merespons berbagai persoalan bangsa yang terjadi.
Baca Juga: Survei SMRC: Jokowi Teratas, Gatot Nurmantyo Terbawah
"TNI kan lahir dari rahim rakyat. Sehingga sudah menjadi tugas bagi prajurit untuk melindungi rakyatnya," kata Nassir.
Ia pun meyakini, Gatot tak akan terjun ke politik praktis. "Saat ini tugasnya jelas, TNI menjaga kedaulatan negara. Sementara Polri menjaga keamanan negara," tutup Nassir.
