Jadi Tersangka dan Resmi Ditahan KPK, Bupati Rita Minta Maaf

Jum'at, 06 Oktober 2017 | 23:16 WIB
Jadi Tersangka dan Resmi Ditahan KPK, Bupati Rita Minta Maaf
Bupati Kukar Rita Widyasari usai ditetapkan jadi tersangka dan ditahan KPK, (6/10). (Suara.com/Kurniawan Mas'ud)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari meminta maaf kepada warga Kabupaten Kukar setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/10/2017) malam.

"Saya pertama mengucapkan minta maaf kepada seluruh rakyat Kutai, Kaltim karena hari ini saya dinyatakan tersangka dan harus menjalani prosesnya meskipun kami Insya Allah akan melakukan praperadilan," kata Rita sebelum diantar ke rumah tahanan KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Rita berencana mengajukan gugatan praperadilan karena menurutnya proses penetapan tersangka terhadap dirinya sangat cepat, tergesa-gesa, dan terburu-buru. Dia juga mengaku tidak bersalah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perizinan inti plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Kukar yang disangkakan kepadanya.

"Dan saya merasa tidak bersalah dengan dua hal yang dituduhkan KPK, tapi proses ini harus saya lewati. Kalau diperiksa, harus ditahan, kan begitu yah," katanya.

Sementara terkait uang miliaran rupiah yang dituduhkan KPK diterima olehnya, Rita mengaku tidak mendapatkannya dari hasil pemberian izin. Uang tersebut dikatakannya berasal dari penjualan emasnya sebanyak Rp15 miliar.

"Iya, (kebun) sawit itu benar-benar murni jual beli emas 15 kg, saya punya emas dikasih bapak saya, saya jual," kata Rita.

Rita ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya, yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

Dalam kasus ini, Hari Susanto diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Selain itu, Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Rita sebagai penyelenggara negara. Nilainya 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI