Infografis
Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon tidak ada yang mengangkat isu penurunan daya beli masyarakat untuk kepentingan politik menjelang pemilu tahun 2019, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
