Infografis
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan pemerintah terhadap institusi TNI adalah orientasi pertahanan maritim.
Saat ini, TNI masih menilai ancaman datang dari negaranya sendiri, bukan dari luar dari negara. Persepsi ini, menurut Al Araf, harus diubah untuk mencapai orientasi pertahanan TNI dari inward looking menjadi outward looking.
Salah satu cara mengubah persepsi orientasi pertahanan adalah dengan melakukan rotasi Panglima TNI yang harus digeser ke angkatan lain, mengingat Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan habis masa jabatan pada bulan Februari atau Maret 2018.
"Sesuai UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, rotasi pergantian Panglima TNI seharusnya diperuntukkan untuk Angkatan Udara," kata Al Araf.
Dikaitkan dengan kebijakan orientasi maritim sebagai visi pemerintahan Presiden Jokowi, negara harus kuat membangun TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang dilapisi dengan Angkatan Darat.
"Untuk memastikan orientasi pertahanan dapat berjalan (sesuai dengan kebijakan orientasi maritim) adalah memastikan rotasi pergantian Panglima TNI nanti dimiliki oleh Angkatan Udara," kata Al Araf.
Isu kencang
Semenjak Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, isu dia sedang disiapkan menjadi Panglima TNI kencang.
Hadi disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Jokowi. Dulu, Hadi pernah menjabat Komandan Lapangan Udara Adi Sumarmo, Solo, tahun 2010-2011. Ketika itu, Presiden Jokowi masih menjabat wali kota Solo. (Marcella Oktania)
Saat ini, TNI masih menilai ancaman datang dari negaranya sendiri, bukan dari luar dari negara. Persepsi ini, menurut Al Araf, harus diubah untuk mencapai orientasi pertahanan TNI dari inward looking menjadi outward looking.
Salah satu cara mengubah persepsi orientasi pertahanan adalah dengan melakukan rotasi Panglima TNI yang harus digeser ke angkatan lain, mengingat Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan habis masa jabatan pada bulan Februari atau Maret 2018.
"Sesuai UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, rotasi pergantian Panglima TNI seharusnya diperuntukkan untuk Angkatan Udara," kata Al Araf.
Dikaitkan dengan kebijakan orientasi maritim sebagai visi pemerintahan Presiden Jokowi, negara harus kuat membangun TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang dilapisi dengan Angkatan Darat.
"Untuk memastikan orientasi pertahanan dapat berjalan (sesuai dengan kebijakan orientasi maritim) adalah memastikan rotasi pergantian Panglima TNI nanti dimiliki oleh Angkatan Udara," kata Al Araf.
Isu kencang
Semenjak Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, isu dia sedang disiapkan menjadi Panglima TNI kencang.
Hadi disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Jokowi. Dulu, Hadi pernah menjabat Komandan Lapangan Udara Adi Sumarmo, Solo, tahun 2010-2011. Ketika itu, Presiden Jokowi masih menjabat wali kota Solo. (Marcella Oktania)
