Infografis
Suara.com - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko menyesalkan banyaknya kabar hoaks bahwa Patung Pahlawan—atau lebih beken disebut Patung Tani—di Jakarta Pusat merupakan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI).
Bahkan, terdapat kelompok tertentu yang berkampanye di media sosial untuk merobohkan patung tersebut. Moeldoko menegaskan, setiap orang tak boleh membelokkan sejarah.
"Jangan ada upaya mengubah sejarah. Patung Tani itu adalah Patung Pahlawan sebenarnya. Jadi jangan dimaknai lain-lain," kata Moeldoko dalam sebuah kuliah umum bertajuk 'Membaca Indonesia; TNI dan Politik Negata' di kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2017).
Baca Juga: Nenek Usia 75 Tahun Tewas, Tangan Terikat Mulut Dilakban
Dia menjelaskan, Patung Tani itu merupakan simbol pahlawan perjuangan membebaskan Irian Barat (Papua) dari Belanda pada era Presiden Soekarno.
Maka dari itu, kata dia, masyarakat harus tahu sejarah dan jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengaburkan.
"Jangan lupa sejarah," tegasnya.
Moeldoko menceritakan, dulu saat dirinya menjabat Pangdam Tanjung Pura, juga pernah ada kejadian yang sama.
Ketika itu., ada sekelompok organisasi radikal yang memprovokasi masyarakat untuk merobohkan tugu berupa Patung Naga di Singkawang.
Baca Juga: Kisah Kaesang 'Ngekos' di Singapura: Sehari Makan Sebungkus Mi
Patung itu hendak dirobohkan, karena dianggap sebagai patung berhala dan simbol pemujaan orang kafir. Padahal, tugu tersebut merupakan warisan budaya yang sejak lama terbangun.
"Jadi di sana arsitekturnya China dibangun tugu ular yang terletak di perempatan, lalu ada kelompok tertentu yang ingin menghancurkan patung itu. Ketika itu saya sampaikan tidak boleh, karena Singkawang itu punya spesifikasi bangunan seperti itu jauh sebelum kita lahir. Itu simbol budaya, seni, kenapa diusik," tuturnya.
Karenanya, jenderal purnawirawan bintang empat ini mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang ditakdirkan beragam secara keyakinan, agama, suku dan lainnya. Hal itu tidak boleh diubah.
"Semuanya ditakdirkan hidup plural di Indonesia. Plural secara fisik, plural secara keyakinan, tapi tidak boleh plural secara ideologi. Kita telah sepakati hanya ada satu ideologi negara, Pancasila," tandasnya.
