Infografis
Suara.com - Ketua Umum Komunitas Advokat Muda Basuki-Djarot (Kotak Badja) Muannas Al Aidid menganggap tuntutan dua tahun penjara yang dilayangkan kepada Buni Yani, terdakwa kasus ujaran kebencian berbau SARA masih rendah.
Seharusnya, kata dia, Jaksa Penuntut Umum bisa memberikan tuntutan secara maksimal lantaran Buni Yani dianggap telah menggiring opini terkait rekaman video mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diunggahnya ke media sosial.
"Karena nyata kegaduhan semua bermula dari transkrip yang dibuat oleh Buni Yani dalam akun Facebooknya jelas berbeda dengan ucapan Ahok dalam sengaja hilangkan kata penting 'pakai'. Tujuan transkrip itu jelas untuk menggiring opini pembaca bahwa Ahok menghina AlQuran, Padahal Maksud Pidato tidak seperti itu," kata Muannas melalui keterangan tertulis, Rabu (4/9/2017).
"Jadi ini dua hal berbeda dengan peristiwa di mana Ahok pada akhirnya dinyatakan terbukti menurut hukum melakukan penodaan dan penistaan terhadap agama berdasarkan putusan pengadilan, dengan cara Buni Yani menggiring opini pembaca atas tulisannya, kita harus obyektif," Muannas menambahkan.
Baca Juga: Ada Jalan Padjajaran di Jogja, Sultan 'Berdamai' dengan Masa Lalu
Muannas yang merupakan pelapor dalam kasus itu menyampaikan, Buni Yani juga telah mengaku telah menghilangkan kata 'pakai' terhadap video pidato Ahok di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
"Bahwa pengakuan Buni Yani tentang adanya perbedaan transkrip hilangkan kata 'pakai' sudah diakui dan mengaku dirinya salah di sebuah acara Talkshow TV swasta sehingga dapat dijadikan sebagai bukti setidaknya bukti petunjuk," kata dia.
Muannas menambahkan, unsur kesengajaaan yang dilakukan Buni Yani menyebarkan ujaran kebencian melalui medsos sudah jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.
"Unsur kesengajaan juga sudah tergambar jelas dalam dua kesaksian Guntur Romli dan Nong Darol Mahmada di persidangan yang sudah mengingatkan kekeliruan transkrip Buni Yani tapi dia tetap menantang, keterangan saksi merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah, sehingga harus dipertimbangkan sebagai perbuatan sengaja menyebarkan informasi permusuhan yang kontennya SARA sehingga berdampak memicu kemarahan umat sesuai Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 UU ITE," katanya
Dia juga menilai, Buni Yani tidak bisa menjelaskan asal sumber video pidato Ahok yang diunggah di medsos. Kata dia juga, ada perbedaan durasi dari video yang diunggah Buni Yani dengan video asli pidato Ahok yang berdurasi 1 jam 48 menit.
Baca Juga: 1000 Orang Berebut Kursi Calon Mahasiswa Polteknaker
"Nah perbuatan ini sudah masuk ketentuan pasal 32 ayat 1 Jo Pasal 48 UU ITE ancaman pidananya 8 tahun dan denda 2 Milyar, maka bila dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkan karena ulahnya dan sikap berbelit-belit Buni Yani selama persidangan saya anggap tuntutan JPU terlalu rendah, seharusnya 5 Tahun dan denda 1 milyar," ujarnya menjelaskan.
