Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan tak ada lembaga yang berwenang untuk mendatangkan senjata dari negara lain tanpa melalui Kementerian Pertahanan.
"Jadi dengarkan, semua senjata harus lewat Menteri Pertahanan. tidak ada TNI, Polri atau Bakamla. saya yang menentukan," kata Ryamizard di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Mengenai 280 senjata yang diimpor dari Bulgaria oleh PT Mustika Duta Mas untuk didistribusikan kepada Brimob Polri, kata Ryamizard sudah mendapatkan izin darinya. Namun harus dihitung lebih dahulu sehingga masih ditahan di Gudang Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jawa Barat.
Ryamizard berharap persoalan ini tidak dibesar-besarkan sehingga menimbulkan perpecahan antara TNI dan Polri.
Baca Juga: Kantor Importir Senjata Brimob Tertutup, Wartawan Dilarang Masuk
"Sudahlah jangan. Jangan sampai TNI dengan Polisi berseberangan. Itu tidak bagus. Tugas kita itu supaya mereka tidak terpecah-pecah. Itu tugas saya Menteri Pertahanan," kata Ryamizard.
Lebih lanjut, Ryamizard mengatakan senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) tersebut bukan standar militer.
"Itu saya lihat belum (standar militer). Itu kan ada untuk tembak granat air mata dan SAGL macam itu. Makanya saya bilang tadi itu, kita harus jernih dulu melihatnya. Kalau kita sudah tidak jernih, berikutnya tidak jernih terus," kata Ryamizard.
