Infografis
Belakangan ini, internal Partai Golkar bergejolak, terutama setelah Setya Novanto berurusan dengan KPK dalam kasus proyek e-KTP. Salah satu gejolak yang muncul yaitu rekomendasi pengangkatan pelaksana tugas untuk menggantikan posisi Novanto dari kursi Golkar 1.
Menanggapi hal itu, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar Roem Kono menegaskan hingga sekarang tidak ada pengangkatan pelaksana tugas.
"Belum ada terjadi suatu penunjukan pelaksana tugas. Dan di partai kami demokratis, siapapun bisa bersuara dan nanti akan diputuskan. Tapi selama ini belum ada pelaksana tugas. Saya baru pulang dari Dapil tidak terjadi itu rapat pleno," kata Roem di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Roem mengatakan rapat pleno yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan hari Senin (2/10/2017), hingga kini belum ada tindak lanjut. Isu rapat pleno akan membicarakan pengangkatan pelaksana tugas dan penonaktifan Novanto.
"Pleno nggak jadi, belum. Sekarang, ini saya katakan semua, kita sebagai pengurus tetap akan terus laporkan perkembangan partai baik di pusat ataupun daerah," ujar Roem.
Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar memaparkan hasil survei yang mengambarkan elektabilitas Partai Golkar menurun akibat citra yang buruk. Berdasarkan hasil kajian, tim merekomendasikan agar Novanto mundur dari jabatan ketua umum.
Tim Kajian Elektabiltas Partai Golkar diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerjasama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Menanggapi hal itu, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar Roem Kono menegaskan hingga sekarang tidak ada pengangkatan pelaksana tugas.
"Belum ada terjadi suatu penunjukan pelaksana tugas. Dan di partai kami demokratis, siapapun bisa bersuara dan nanti akan diputuskan. Tapi selama ini belum ada pelaksana tugas. Saya baru pulang dari Dapil tidak terjadi itu rapat pleno," kata Roem di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Roem mengatakan rapat pleno yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan hari Senin (2/10/2017), hingga kini belum ada tindak lanjut. Isu rapat pleno akan membicarakan pengangkatan pelaksana tugas dan penonaktifan Novanto.
"Pleno nggak jadi, belum. Sekarang, ini saya katakan semua, kita sebagai pengurus tetap akan terus laporkan perkembangan partai baik di pusat ataupun daerah," ujar Roem.
Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar memaparkan hasil survei yang mengambarkan elektabilitas Partai Golkar menurun akibat citra yang buruk. Berdasarkan hasil kajian, tim merekomendasikan agar Novanto mundur dari jabatan ketua umum.
Tim Kajian Elektabiltas Partai Golkar diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerjasama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Tak gampang singkirkan Novanto
Setelah Setya Novanto menang gugatan praperadilan melawan penetapan status tersangka oleh KPK, desakan agar dia dinonaktifkan dari jabatan ketua umum Partai Golkar melemah.
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan tidak semudah itu menonaktifkan Novanto.
"Kalau bicara soal nonaktif sebenarnya tidak segampang itu. Kenapa? Kita pada Rapimnas Kalimantan Timur, memutuskan bahwa tidak ada munas dan tidak ada pergantian tentang itu," kata anggota DPR usai menjengguk Novanto di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2017).
Menurut Ridwan seharusnya desakan agar Golkar menonaktifkan Novanto dihentikan. Kemenangan praperadilan Novanto seharusnya dijadikan bahan untuk menaikkan elektabilitas partai.
"Sekarang beliau telah membuktikan kebenarannya, itu di praperadilan," kata dia.
Ridwan mengatakan Golkar sudah biasa menghadapi gejolak di internal partai. Itu sebabnya, kata dia, Novanto tidak perlu resah mengenai desakan penonaktifkan.
"Pak ketua umum tidak usah diresahkan saya bilang, dan semacam ini sering terjadi di Golkar," katanya sambil mengulang perkataannya pada Setya Novanto tadi.
Ridwan yakin perselisihan di internal partainya tak akan berdampak serius. Golkar, katanya, organisasi besar dan berpengalaman.
Ridwan memberikan ucapan selamat kepada Novanto karena telah selamat dari jeratan KPK.
"Mungkin dia tidak pernah membayangkan menang, ini pandangan saya ya, karena beliau tidak pernah menyinggung soal itu lebih jauh," tuturnya. (Maidian Reviani)
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan tidak semudah itu menonaktifkan Novanto.
"Kalau bicara soal nonaktif sebenarnya tidak segampang itu. Kenapa? Kita pada Rapimnas Kalimantan Timur, memutuskan bahwa tidak ada munas dan tidak ada pergantian tentang itu," kata anggota DPR usai menjengguk Novanto di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2017).
Menurut Ridwan seharusnya desakan agar Golkar menonaktifkan Novanto dihentikan. Kemenangan praperadilan Novanto seharusnya dijadikan bahan untuk menaikkan elektabilitas partai.
"Sekarang beliau telah membuktikan kebenarannya, itu di praperadilan," kata dia.
Ridwan mengatakan Golkar sudah biasa menghadapi gejolak di internal partai. Itu sebabnya, kata dia, Novanto tidak perlu resah mengenai desakan penonaktifkan.
"Pak ketua umum tidak usah diresahkan saya bilang, dan semacam ini sering terjadi di Golkar," katanya sambil mengulang perkataannya pada Setya Novanto tadi.
Ridwan yakin perselisihan di internal partainya tak akan berdampak serius. Golkar, katanya, organisasi besar dan berpengalaman.
Ridwan memberikan ucapan selamat kepada Novanto karena telah selamat dari jeratan KPK.
"Mungkin dia tidak pernah membayangkan menang, ini pandangan saya ya, karena beliau tidak pernah menyinggung soal itu lebih jauh," tuturnya. (Maidian Reviani)
