Cek Fakta
Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang berharap isu impor senjata oleh Brimob tidak menjadi momen bagi para pimpinan lembaga terkait untuk mencari perhatian pada publik dan Presiden Joko Widodo.
"Jadi tolonglah kepada pimpinan lembaga penegak hukum bersatulah. Jangan masing-masing mencari muka di depan pers. Mencari muka di depan Pak Jokowi," kata Junimart di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Menurut dia, Jokowi sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga isu tersebut mencuat ke publik. Jokowi pasti akan mengambil sikap akan hal ini.
Orang yang paling disoroti Junimart yaitu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai orang pertama yang menghembuskan isu tersebut ke media.
Baca Juga: Pengamat Sebut Ada Skenario yang Sebut Impor Senjata Brimob Ilega
"Semua pimpinan lembaga yang terkait (harus selesaikan polemik) termasuk panglima TNI yang selama ini sudah menggulirkan informasi tersebut," ujar Junimart.
Dalam forum silaturrahim bersama para purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Jumat (22/9/2017), Gatot sempat menyampaikan informasi bahwa ada institusi yang memesan 5000 pucuk senjata dengan mencatutu nama Presiden.
Informasi itu pernah diklarifikasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, bahwasanya informasi tersebut hanya kesalahan komunikasi. Senjata yang dimaksud adalah senjata yang dipesan Badan Intelinjen Negara untuk keperluan pendidikan intelijen.
Kata Wiranto, senjata tersebut bukan standart Militer karena dipesan dari PT Pindad. Pun pengadaannya resmi karena menggunakan dana APBN.
Akan tetapi, Jumat (29/9/2017) sebuah pesawat dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta membawa 280 pucuk senjata berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher serta ribuan butir peluru.
Baca Juga: Soal Insiden 280 Senjata Polri di Bandara Soeta, Ini Kata Wiranto
Ratusan sejanta yang diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri itu, hingga kini masih tertahan di gudang Bandara Soekarno-Hatta karena tak mendapat izin dari BAIS TNI.
"Kan awalnya dari Panglima, clear kan dong masalahnya. Jangan dibuat mengambang begitu. Jangan dibiarkan jadi bola liar. Ini kan negara hukum, sampaikan lah segala seuatu secara konsisten dan konsekuen. Ini yang paling penting," kata Junimart.
