1,8 Juta Rakyat Papua Barat Teken Petisi Tuntut Kemerdekaan

Reza Gunadha Suara.Com
Minggu, 01 Oktober 2017 | 20:34 WIB
1,8 Juta Rakyat Papua Barat Teken Petisi Tuntut Kemerdekaan
Mahasiswa Papua menggelar aksi di Surabaya, Jawa Timur, 2 Desember 2013. Aksi itu untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat. Papua mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda tahun 1961, namun Indonesia mengambilalih daerah itu pada 1963. [JUNI KRISWANTO/AFP]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda, mempresentasikan petisi menuntut referendum kemerdekaan dari Indonesia ke Komite Dekolonisasi PBB.

Petisi itu, seperti diberitakan The Guardian, Sabtu (30/9/2017), ditandatangani oleh 1,8 juta warga Papua Barat yang menginginkan digelarnya referendum kemerdekaan.

Benny yang selama ini berada di pengasingannya di luar negeri, menyerahkan petisi itu markas besar PBB, New York, Selasa (26/9).

Baca Juga: Heboh Setya Novanto Belum Usai, Foto Ini Viral di Media Sosial

Dalam presentasinya, Benny menuturkan petisi itu diedarkan secara klandestin ke warga Papua Barat dan diselundupkan ke luar negeri untuk disampaikan kepada PBB.

Petisi yang ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk tersebut, berarti merepresentasikan 70 persen warga Papua Barat.

Dalam petisi tersebut, diutarakan permintaan warga agar PBB mengirim tim khusus untuk menginvestigasi pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

"Kami juga meminta masalah dekolonisasi Papua Barat kembali dimasukkan dalam agenda komite, untuk menjamin hak menentukan nasib bangsa sendiri," demikian disebut dalam petisi itu.

"Bersama petisi ini, kami juga menyertakan tulang belulang rakyat Papua Barat yang puluhan tahun menderita, menjadi target genosida kepada PBB dan dunia. Petisi ini menyuarakan rakyat kami di pedalaman, bahwa Rakyat Papua barat ingin kemerdekaan," tegas Benny dalam presentasi petisi itu.

Baca Juga: Referendum Kemerdekaan Barcelona, Polisi Spanyol Tembaki Warga

Namun, Ketua Komite Dekolonisasi PBB Rafael Ramires mengatakan, petisi tersebut terpaksa tak bisa diterima oleh pihaknya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI