Infografis
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ratu Dian Hatifah bersyukur hakim tunggal Cepi Iskandar memenangkan praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas status tersangka korupsi e-KTP, Jumat (29/9/2017),
"Kami bersyukur bahwa bukti bukti yang dibawa Setya Novanto memperkuat haknya untuk bebas dari sangkaan KPK," ujar Ratu.
Ratu mengatakan lain kali KPK harus lebih jeli menetapkan seseorang menjadi tersangka, harus disertai bukti-bukti kuat.
"KPK harus jeli dan jangan menetapkan tanpa fakta yang ada. Perlu kode etik yang dipahami. Standar operasional prosedur (SOP) harus jelas. Kami sepakat berantas korupsi dengan cara menaati hukum," kata dia.
Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menilai putusan hakim tunggal Cepi Iskandar yang memenangkan praperadilan Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan pernyataan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman tidak mengada-ngada.
"Tentu kita masih ingat, sebuah majalah mingguan menulis secara intuitif bahwa Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman satu-satunya yang meyakini bahwa penetapan status Setya Novanto masih prematur," kata Bambang.
Bambang berharap keputusan hakim tunggal Cepi dihormati oleh semua pihak.
"Keputusan PN Jaksel itu menjadi risiko yang harus diterima KPK karena sejak awal tampak ceroboh dan terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka terhadap Setya Novanto," ujar Bambang.
Menurut Bambang sejak awal KPK tidak cermat dan terlalu percaya diri dalam memproses Novanto. Dalam proses penyidikan, kata dia, KPK tidak mencari bukti baru atau bukti lain.
"Untuk merumuskan sangkaan terhadap Setya Novanto, KPK hanya menggunakan keterangan yang muncul dari perkara Irman dan Sugiharto," tutur Bambang.
"Kami bersyukur bahwa bukti bukti yang dibawa Setya Novanto memperkuat haknya untuk bebas dari sangkaan KPK," ujar Ratu.
Ratu mengatakan lain kali KPK harus lebih jeli menetapkan seseorang menjadi tersangka, harus disertai bukti-bukti kuat.
"KPK harus jeli dan jangan menetapkan tanpa fakta yang ada. Perlu kode etik yang dipahami. Standar operasional prosedur (SOP) harus jelas. Kami sepakat berantas korupsi dengan cara menaati hukum," kata dia.
Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menilai putusan hakim tunggal Cepi Iskandar yang memenangkan praperadilan Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan pernyataan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman tidak mengada-ngada.
"Tentu kita masih ingat, sebuah majalah mingguan menulis secara intuitif bahwa Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman satu-satunya yang meyakini bahwa penetapan status Setya Novanto masih prematur," kata Bambang.
Bambang berharap keputusan hakim tunggal Cepi dihormati oleh semua pihak.
"Keputusan PN Jaksel itu menjadi risiko yang harus diterima KPK karena sejak awal tampak ceroboh dan terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka terhadap Setya Novanto," ujar Bambang.
Menurut Bambang sejak awal KPK tidak cermat dan terlalu percaya diri dalam memproses Novanto. Dalam proses penyidikan, kata dia, KPK tidak mencari bukti baru atau bukti lain.
"Untuk merumuskan sangkaan terhadap Setya Novanto, KPK hanya menggunakan keterangan yang muncul dari perkara Irman dan Sugiharto," tutur Bambang.
