Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sependapat untuk mewaspadai dan menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Ia menilai ajaran komunisme bertentangan dengan Pancasila.
"Mewaspadai bahaya laten dan menolak kebangkitan PKI. Sehingga apabila kita melihat hal yang ada, mengenai komunisme, aspek apapun yang diajarkan faham ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan konsep demokrasi Pancasila sangat bertentangan, dari sisi perundang-undangan tap MPRS juga masih berlaku," ujar Agus dalam audiensi dengan perwakilan massa demo 299 di Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Hal tersebut dikatakan Agus saat audiensi dengan perwakilan aksi 299 yang menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Politisi Partai Demokrat itu pun menegaskan bahwa pemerintah belum mencabut Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Saya tegaskan. Belum dicabut dan tidak ada yang dicabut. Maka tata aturan di bawahnya harus tunduk. Ini masih berlaku dan tak dicabut," kata dia.
Baca Juga: Dua Pimpinan DPR Terima 'Curhat' Pendemo 299
Lebih lanjut, Agus mengatakan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu bersifat dikresi pemerintah.
"Perppu itu pada saat diterapkan langsung bisa digunakan tapi punya jangka waktu sampai disetujui atau tidak oleh DPR. Maka itu Perppu itu diefektifkan karena itu diskresi pemerintah," ucap Agus.
Adapun Perppu tersebut kata Agus masih akan dibahas di Komisi II.
"Perppu itu komisi II. Baru dimasukkan ke DPR oleh pemerintah, kemudian diproses dan diserahkan ke Komisi II untuk dibahas. Nanti akan disampaikan seperti apa dan batas waktunya tidak lama. Itu nanti akan ada tahapan-tahapannya, tapi batas akhir masa persidangan ini 28 oktober ini harus sudah ada jawaban," ucap Agus.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 masih akan dibahas dalam rapat di Komisi II.
Baca Juga: Warga Disabilitas dari Bogor Pakai Tongkat Ramaikan Demo di DPR
"Nanti akan diparipurnakan di komisi II. Persoalannya tentu ada yang mendukung dan menolak," kata Fadli.
