SMRC: Masyarakat Tolak Isu PKI Bangkit, Kenapa Opini Ini Muncul?

Siswanto Suara.Com
Jum'at, 29 September 2017 | 11:48 WIB
SMRC: Masyarakat Tolak Isu PKI Bangkit, Kenapa Opini Ini Muncul?
Usai jumatan, ribuan orang yang tergabung dalam aksi Gerakan Bela Negara dan Forum Umat Muslim Indonesia anti PKI berkumpul kawasan tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016). [suara.com/Nikolaus Tolen]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Isu mengenai kebangkitan Partai Komunis Indonesia tidak disetujui oleh umumnya masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari hasil survei opini publik nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting.

Sebanyak 86,8 persen warga tidak setuju anggapan bahwa PKI sekarang bangkit. Hanya sekitar 12,6 persen warga yang setuju. Dari 12,6 persen warga yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9 persen (atau sekitar 5 persen dari seluruh warga) yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini.

Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas menyatakan secara politik, isu kebangkitan PKI tidak penting karena tak dirasakan adanya oleh hampir semua warga.

“Isu kebangkitan PKI yang ditujukan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi nampaknya bukan pilihan isu stategis yang berpengaruh,” kata Abbas.

Survei dilakukan pada tanggal 3-10 September 2017 yang melibatkan 1220 responden yang dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Dengan tingkat response rate 87 persen, survei ini memiliki margin of error sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, pendapat yang menyatakan bahwa keadilan sosial akan dengan sendirinya menghilangkan ancaman PKI juga cenderung tidak disetujui umumnya masyarakat Indonesia.

Hanya 25 persen yang menyatakan bahwa kebangkitan PKI tidak akan mengancam bila keadilan sosial semakin baik. Sebaliknya, 36,6 persen justru tidak menyetujui perdapat tersebut. Masih ada 37,9 persen yang belum menentukan jawaban.

Bagaimana dengan isu mengenai Jokowi Widodo sebagai anggota atau setidaknya terkait dengan PKI? Hanya sekitar 5,1 persen publik Indonesia yang percaya dengan isu tersebut. Mayoritas publik (75,1 persen) tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan partai yang dilarang sejak tahun 1966 tersebut.

Ketidaksetujuan pada isu kebangkitan PKI terlihat baik pada pendukung Prabowo-Hatta maupun pendukung Jokowi-JK. Namun begitu, irisan pendukung Prabowo dengan yang setuju isu kebangkitan PKI lebih besar dibanding dengan opini pendukung Jokowi. Ada 19 persen pendukung Prabowo yang setuju isu tersebut, sementara dari pendukung Jokowi hanya 10 persen.

Hal ini konsisten dengan kecenderungan opini publik berdasarkan dukungan partai. Partai-partai yang memiliki kedekatan dengan Prabowo seperti PKS dan Gerindra memiliki kecenderungan setuju pada isu kebangkitan PKI dibanding dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Di samping itu, opini tentang kebangkitan PKI cenderung lebih banyak di kalangan muda, perkotaan, terpelajar, dan sejumlah daerah tertentu, terutama Banten, Sumatera, dan Jawa Barat. Semua demografi ini beririsan dengan pendukung Prabowo.

Menurut Sirojuddin Abbas, “Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI lebih banyak di kalangan warga yang lebih senior sebab mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional (1945-1966) dibanding warga yang lebih junior (produk masa reformasi).”

Lebih jauh Abbas menyimpulkan bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo.

“Bila keyakinan adanya kebangkitan PKI itu alamiah maka keyakinan itu akan ditemukan secara proporsional di pendukung Prabowo maupun Jokowi, di PKS, Gerinda, dan partai-partai lain juga,” demikian Abbas menjelaskan. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI