Apakah Panglima TNI Gatot Nurmantyo Berpolitik? Ini Jawabannya
Gatot menilai tidak diuntungkan kalau sekarang menyatakan terjun ke dunia politik.
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah dirinya melakukan manuver politik jelang 2019. Hal itu dia katakan sekaligus membantah tuduhan pernyataannya yang kontroversial belakangan ini.
Gatot menilai tidak diuntungkan kalau sekarang menyatakan terjun ke dunia politik.
"Di sini tempat banyak orang politik kan? Kalau orang politik sini, itu bodoh yang saya lakukan. Konstituen saya pada kabur. Iya kan. Buktinya banyak yang bersebrangan. Kalau saya berpolitik, saya bakal bilang, oh kamu baik-baik, PKI baik, gitu kan," kata Gatot usai menghadiri acara di Fraksi PKS DPR, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Sebelumnya Ketua Setara Institute Hendardi meminta kapad Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya.
Baca Juga: Aroma Pilpres di Pilkada: PDIP Bertarung Melawan Bayang-Bayang Jokowi
Hendardi mencatat, selain membuat pernyataan yang tidak tepat, Panglima TNI juga dinilai berlebihan salam menghembuskan isu PKI, pemutaran film G30SPKI, perang pernyataan dengan Menteri Pertahanan, pengukuhan diri sebagai Panglima yang bisa menggerakkan dan memerintahkan apapun pada prajuritnya, adalah akrobat politik Panglima TNI yang sedang mencari momentum politik untuk mempertahankan eksistensinya jelang masa pensiun.
Panglima TNI bermanuver dengan mencari musuh-musuh baru, bukan untuk tujuan kepentingan bangsa tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya. Perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kepada jajarannya untuk memutar film G30S PKI menggambarkan perspektif dan sikap politik Panglima TNI atas peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966.
Menurut Hendardi, film G30S PKI adalah film indoktrinatif yang diproduksi oleh Orde Baru untuk membenarkan tindakan penguasa baru itu menciptakan stabilitas politik pada masanya. Film tersebut juga menjadi instrumen menyebarkan kebencian, stigma, dan diskriminasi permanen pada orang-orang yang dituduh sebagai PKI. Di sisi lain, pasca Orde Baru, muncul banyak versi tentang peristiwa tersebut.
Bahkan pemerintah telah berencana untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas peristiwa yang sesungguhnya. Jadi, rencana pemutaran film yang digagas oleh Panglima TNI hanyalah model dan cara Orde Baru untuk menanamkan kebencian tanpa reserve, tanpa interupsi, meskipun yang disuguhkan adalah peristiwa yang belum jelas kebenarannya. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya pemutaran film tersebut tidak lagi dilakukan.
Baca Juga: Donald Trump Puji Kemampuan Bahasa Inggris Prabowo, Netizen Bandingkan dengan Jokowi
