Infografis
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui informasi tentang adanya pembelian lima ribu pucuk senjata yang pernah dia sampaikan di hadapan para purnawirawan jenderal, bukan berasal dari intelijen.
"Yang saya sampaikan kemarin itu bukan informasi intelijen karena informasinya intelijen formulasinya siapa pelakunya, apa ya dilakukan, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa. Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, dan belum terjadi," kata Gatot usai menghadiri acara di Fraksi PKS, DPR, Rabu (27/9/2017).
Setelah pernyataannya menjadi polemik hangat, Gatot bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi.
Namun, kepada wartawan, Gatot tidak mau menyebutkan apa yang dia laporkan kepada Panglima Tertinggi.
"Ya kan saya bilang itu laporan saya kepada beliau (presiden). Saya nggak boleh melaporkan (ke media). Masa laporan sama atasan saya harus dilaporkan," ujar Gatot.
Dia mengatakan semua informasi intelijen tidak bisa diungkapkan kepada publik, tetapi hanya pada Kepala Negara.
"Semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menkopolhukam pun tidak menhan pun tidak," kata dia.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan Gatot harus mengklarifikasi pernyataan tentang rencana pembelian lima ribu pucuk senjata oleh institusi di luar institusi TNI dengan mencatut nama Presiden. Pasalnya, Gatot tidak mau menyebutkan nama institusi yang membeli senjata.
"Mungkin ini yang perlu diklarifikasi," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Jika benar ada pembelian senjata secara ilegal, Fadli Zon meyakini bukan dilakukan institusi Badan Intelijen Negara dan Polri.
