Infografis
Suara.com - Ahli hukum tata negara dan administrasi dari Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa mengatakan pencegahan terhadap seseorang bepergian ke luar negeri tidak boleh dilakukan tanpa alasan obyektif dan rasional.
Pernyataan itu ia sampaikan saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam sidang praperadilan tersangka Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera Raya, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).
Pernyataan I Gde menjawab kuasa hukum Novanto, Amrul Khair Rusin, yang bertanya terkait pencegahan terhadap seseorang yang belum berstatus tersangka. Pencegahan dilakukan karena orang tersebut dianggap sebagai saksi kunci pada kasus tertentu oleh penyidik.
Selain itu, Amrul pun juga bertanya apakah pencegahan itu merupakan diskresi penyidik. Sebab, yang bisa melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Misal saya ini dipanggil, saya datang, kooperatif, beralasan nggak saya dicegah? Itu yang maksud. Saya ini kooperatif. Kecuali kalau saya dipanggil ngumpet, dua kali empat kali ngumpet, maka bisa dicegah. Itu maksud saya,” kata I Gde.
Dalam praktiknya, kata I Gde, setiap kali melakukan pencegahan, tujuan daripada aparat penegak hukum tidak lain adalah untuk memudahkan proses penyidikan dan penyelidikan. Namun demikian, alasan tersebut harus objektif dan rasional.
“Misalnya saya, kalau konteks pencegahan terkait persoalan baru dugaan, misalnya dari aparat penegak hukum untuk memudahkan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya, itu saya dicegah. Begitu konteksnya pencegahan dari penegak hukum ini sifatnya pro justitia,” kata I Gde.
Ia juga mengatakan tidak mungkin aparat penegak hukum melakukan pencegahan terhadap seseorang tanpa meminta kepada institusi yang memiliki kewenangan akan hal itu.
"Jika pencegahan disebut sebagai diskresi, alasan dari diskresi tersebut juga harus rasional dan objektif. Karena kalau tidak seperti itu suatu institusi aparat penegak hukum bisa seenaknya meminta pencegahan," kata I Gde.
Seperti diketahui, sebelum Novanto ditetapkan sebagai tersangka, ia sudah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Pencegahan inilah yang juga dipermasalahkan oleh tim kuasa hukum Novanto karena dinilai tidak rasional dan obyektif.
