Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa kemungkinan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak mendapatkan laporan yang valid dari asistennya mengenai pengadaan senjata institusi lain. Hal ini ia sampaikan menanggapi polemik pernyataan Panglima TNI beberapa waktu lalu yang menyebutkan ada sebuah lembaga pengadaan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden.
Dia menjelaskan, tak ada pengadaan senjata sebanyak 5.000, namun cuma 500 senjata dari Badan Intelijen Negara yang telah melalui persetujuan Kementerian Pertahanan.
"Ini kan sudah ada, mungkin tidak dilaporkan saja sama asisten Panglima. Ini kan dari BIN, bukan 5.000, tapi 521 pucuk dan pelurunya 720.750 butir," kata Ryamizard di kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Terkait Polri yang pernah ke Cina untuk melihat senjata dengan kaliber besar ia tak menanggapi. Namun, kata dia, jika Polri membeli senjata dari luar pasti melalui persetujuan Menteri Pertahanan karena ketentuan hukumnya begitu.
Baca Juga: Menhan Malas Tanggapi Pengadaan 5.000 Senjata oleh Non Militer
"Membeli, menjual (senjata) harus izin Menhan. Pasti dia akan izin, itu kan Undang-undang. Pasti Tito (Kapolri) kalau dia mau beli senjata pasti ngasih tahu," ujar dia.
Menurutnya pernyataan Panglima TNI soal pengadaan 5.000 senjata yang jadi polemik itu karena miskomunikasi antar lembaga. Dalam waktu dekat dia juga akan melakukan pertemuan dengan Panglima TNI untuk evaluasi.
"Pasti, dengan adanya ini (polemik) kami selesaikan. Saya ini orang netral, nggak ada blok-blok. Tidak ada saya benci dengan TNI, juga tak ada saya benci dengan Polisi. Kalau saya benci Polisi, saya benci Tentara berarti saya bukan Menhan," ujar dia.
Dia menilai, kekeliruan Panglima TNI merupakan hal yang wajar dan dimaklumi. Namun ia juga meminta agar Panglima TNI maupun pimpinan lembaga lain juga siap untuk dikoreksi.
"Semua manusia siapa yang tak pernah keliru, kita makluumi saja asal ke depan tidak ada lagi. Saya juga pernah keliru, sama perwira-perwira saya juga dikoreksi. Bapak harusnya begini, oh iya, saya siap dikoreksi sama staf saya. Saya tahu mereka saya saya, tidak mejelek-jelek kan saya," kata dia.
Baca Juga: Polisi Bekuk Pencuri Mobil Bersenjata Api di Lhokseumawe
Dia menambahkan, polemik tersebut disebabkan karena kurang lengkapnya laporan yang diterima Panglima TNI dari stafnya.
"Bukan keliru, mungkin dari stafnya (Panglima TNI) kurang masukkan atau apa begitu. Karena seperti saya sangat tergantung pada asisten saya. Makanya staf saya ada empat orang yang saya rekrut hanya untuk baca surat setiap hari, itu betul apa nggak. Jangan sampai salah, saya gantung kamu. Saya tidak mau salah. Jadi dulu juga pernah menteri ada kesalahan karena bawahnya salah, menterinya nggak ngecek lagi," kata dia.
