Infografis
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat bertemu Direktur Utama PT. Kereta Cepat Indonesia Cina Hanggoro Budi Wiryawan, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, dan perwakilan dari Bandara Halim Perdanakusuma, untuk membahas perkembangan proyek pembebasan lahan untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/9/2017).
"Kalau yang di dekat Halim itu akan menggunakan tanah galian, itu tanahnya Halim Perdanakusuma. Sisanya menggunakan tanah masyarakat," ujar Bambang usai pertemuan.
Sebagian lahan yang akan ditertibkan yaitu di kawasan komplek Trikora Landasan Udara Halim Perdanakusuma dan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Di lokasi ini nanti akan dibangun stasiun dan trase kereta.
"Saya hanya ketempatan membantu pembebasan, kurang lebih lima hektar. Sedangkan yang di Halim itu tiga hektare," kata Bambang.
Sedangkan tanah masyarakat yang terkena dampak berada di Kelurahan Cipinang Melayu, RT 7 RW 14, RT 7 RW 9, RT 7 RW 5, RT 7 R2 12, RT 9 RW 12, dan RT 12 RW 12. Data ini berdasarkan pendataan Badan Pertanahan Negara.
"Kurang lebih 300 - an KK ya (yang akan direlokasi). Nanti hasil ukurannya kan BPN. Tapi ini gambaran kasar yang akan dibebaskan, terus nanti masuk ke Halim, tanah-tanah galianlah," kata dia.
Bambang mengatakan dalam dekat petugas akan sosialisasi program.
"Kami nunggu tahapan dulu kan, sosialisasi, kalau yang pembebasan mulai pengukuran, terus nanti ada gambar, terus appraisal, kalau yang pembebasan ya. Terus nanti baru pembayaran," kata Bambang.
Bambang memastikan warga yang terkena dampak akan mendapat uang ganti rugi, tetapi yang tinggal di lahan milik Halim Peranakusuma tidak mendapatkannya.
Hanggoro menambahkan pembebasan lahan diharapkan rampung pada akhir Oktober 2017. Dia menyebutkan luas lahan untuk pembangunan stasiun Halim 14 hektare.
"Ada berapa tanah warga yang harus di bebaskan di Cipinang Melayu dalam proses. Yang mengeksekusi PT. PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia). Diharapkan pertengahan Oktober, paling lambat akhir Oktober bisa selesai," kata dia.
Hanggoro mengatakan Djarot sudah meminta proyek ini berjalan dengan lancar dan cepat.
Groundbreaking proyek dilakukan pada Januari 2016. Pembangunan fisik telah berjalan di wilayah Walini, Bandung, dan Karawang. Tetapi, untuk yang di Jakarta, pembangunan belum dimulai.
Proyek ini ditargetkan selesai tahun 2019.
"Kemudian trial, sertifikasi, awal triwulan 1. Tahun 2020 diharapkan bisa beroperasi," kata Hanggoro.
"Kalau yang di dekat Halim itu akan menggunakan tanah galian, itu tanahnya Halim Perdanakusuma. Sisanya menggunakan tanah masyarakat," ujar Bambang usai pertemuan.
Sebagian lahan yang akan ditertibkan yaitu di kawasan komplek Trikora Landasan Udara Halim Perdanakusuma dan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Di lokasi ini nanti akan dibangun stasiun dan trase kereta.
"Saya hanya ketempatan membantu pembebasan, kurang lebih lima hektar. Sedangkan yang di Halim itu tiga hektare," kata Bambang.
Sedangkan tanah masyarakat yang terkena dampak berada di Kelurahan Cipinang Melayu, RT 7 RW 14, RT 7 RW 9, RT 7 RW 5, RT 7 R2 12, RT 9 RW 12, dan RT 12 RW 12. Data ini berdasarkan pendataan Badan Pertanahan Negara.
"Kurang lebih 300 - an KK ya (yang akan direlokasi). Nanti hasil ukurannya kan BPN. Tapi ini gambaran kasar yang akan dibebaskan, terus nanti masuk ke Halim, tanah-tanah galianlah," kata dia.
Bambang mengatakan dalam dekat petugas akan sosialisasi program.
"Kami nunggu tahapan dulu kan, sosialisasi, kalau yang pembebasan mulai pengukuran, terus nanti ada gambar, terus appraisal, kalau yang pembebasan ya. Terus nanti baru pembayaran," kata Bambang.
Bambang memastikan warga yang terkena dampak akan mendapat uang ganti rugi, tetapi yang tinggal di lahan milik Halim Peranakusuma tidak mendapatkannya.
Hanggoro menambahkan pembebasan lahan diharapkan rampung pada akhir Oktober 2017. Dia menyebutkan luas lahan untuk pembangunan stasiun Halim 14 hektare.
"Ada berapa tanah warga yang harus di bebaskan di Cipinang Melayu dalam proses. Yang mengeksekusi PT. PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia). Diharapkan pertengahan Oktober, paling lambat akhir Oktober bisa selesai," kata dia.
Hanggoro mengatakan Djarot sudah meminta proyek ini berjalan dengan lancar dan cepat.
Groundbreaking proyek dilakukan pada Januari 2016. Pembangunan fisik telah berjalan di wilayah Walini, Bandung, dan Karawang. Tetapi, untuk yang di Jakarta, pembangunan belum dimulai.
Proyek ini ditargetkan selesai tahun 2019.
"Kemudian trial, sertifikasi, awal triwulan 1. Tahun 2020 diharapkan bisa beroperasi," kata Hanggoro.
