Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Semarang-Solo seksi III ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17,6 km, Senin (25/9/2017). Peresmian tersebut menambah daftar panjang jalan tol yang telah berhasil dibangun oleh pemerintah.
"Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, saya resmikan seksi III Bawen-Salatiga jalan tol Semarang-Solo," kata Jokowi.
Sedikit mengingat ke belakang, tiga tahun lalu Kepala Negara mendapatkan informasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa jalan tol di seluruh Indonesia saat itu hanya 780 kilometer. Ia pun langsung berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai target lima tahun ke depan.
"Saya ingat saat itu tiga tahun yang lalu saya sampaikan ke Menteri PU yang terkait juga dengan Menteri BUMN, saya hitung lima tahun target kita sementara 1.200 (km). Itu lima tahun ya," ujar dia.
Baca Juga: Rektor IKJ: Film G30S/PKI Menyebalkan
Jokowi telah menelusuri penyebab lambatnya pembangunan jalan tol selama ini adalah pembebasan lahan.
"Sekarang kunci itu sudah kita lihat. Kuncinya sudah ketemu. Kalau konstruksi, ternyata kita tidak kalah, asal tanahnya sudah bebas," kata dia.
Jokowi juga meyakini jika masalah utama pembangunan jalan tol sudah teratasi, maka target 1.800 kilometer pada tahun 2019 bukan hanya sebatas impian.
"Tadi saya tanya bisik-bisik 'Pak Menteri perkiraan 2019 dapat tambahan berapa kilo (meter)?' Tadi dihitung dapatnya kurang lebih nanti 1.800 kilometer. Artinya sebetulnya kita _ngebut_ itu juga bisa," ujar dia.
Beri Apresiasi pihak-pihak terkait
Baca Juga: Jangan Berharap Conte akan Bertahan Lama di Chelsea, Kenapa ?
Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah membantu pemerintah mewujudkan proyek infrastruktur tersebut. Di antaranya PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Astra Infra, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
Dia juga berharap, kerja sama serupa akan terus dilanjutkan di proyek-proyek infrastruktur lainnya.
"Di mana-mana kita harapkan seperti itu. Gabungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, semuanya gabung," katanya.
Apalagi, pemerintah juga menargetkan sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air rampung pada akhir tahun 2018 mendatang.
"Kita perkirakan insyaallah nanti untuk jalan Tol Transjawa yang sudah bertahun-tahun, di sini jalan, di sini berhenti, kita harapkan 2018 akhir itu dari Jakarta sudah akan tembus sampai Surabaya sampai Probolinggo," ujar dia.
Sedangkan untuk ruas tol dari ujung barat Banten sampai Banyuwangi ditargetkan akan terhubung pada tahun 2019.
"Tegas-tegasan saja 2019. Janji. Yang janji bukan saya tapi dua menteri. Nagihnya ke saya bisa, tapi nanti saya nagih ke menteri PU, menteri BUMN kapan? Saya kejar terus tiap hari," ujarnya.
Target-target tersebut terus dikejar oleh pemerintah mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur guna berkompetisi dengan negara lain.
"Dengan infrastruktur seperti itu, kita bersaing dengan negara lain, competitiveness kita menjadi semakin kuat," kata dia.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk mempercepat mobilitas orang dan barang serta menurunkan harga komoditas di Tanah Air.
"Tujuannya ke sana, mobilitas orang, mobilitas barang lebih cepat akhirnya harga akan jatuh lebih murah," ujar Presiden.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk terus berinovasi guna mewujudkan target program infrastruktur pemerintah. Utamanya di bidang pembiayaan, seperti dalam mencari equity, modal kerja, hingga modal investasi.
"Jangan hanya tergantung pada simpanan bank. Bisa berpartneran. Bisa menjual obligasi. Bisa limited concession scheme. Semuanya banyak sekali bisa dilakukan," kata dia.
Di samping itu, Jokowi menyatakan saat ini bukanlah zamannya lagi untuk memiliki dan menyimpan aset yang telah selesai dibangun. Dia juga telah meminta Menteri BUMN agar BUMN melakukan sekuritisasi aset.
"Kalau barangnya jadi, tol-nya jadi segera dijual, tapi tidak dijual langsung. Dijual 20 tahun, dapat uang bangun lagi di tempat lain. Tidak perlu memiliki tetapi bisa memanfaatkan, tetapi tetap milik kita. Barangnya juga di situ kok. Tetap milik pemerintah Republik Indonesia," katanya menjelaskan.
