Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Salah satu isu yang dibahas mengenai pernyataan Gatot terkait institusi non-TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk sejata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo, yang memunculkan polemik di masyarakat.
"Yang disampaikan panglima ini memang nanti perlu didalami ya," kata Sukamta disela acara penyerahan bantuan untuk warga Rohingya di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).
"Saya sampai hari ini masih belum menangkap dengan baik apa yang dimaksudkan oleh panglima. Saya kira nanti kita dalami dulu di (rapat dengan) Komisi I," lanjutnya.
Baca Juga: Bubarkan Kebaktian di Rusun, Joker Siap Diproses Hukum
Dijelaskan Sukamta, Komisi I dengan panglima TNI memang sudah ada rencana rapat bersama dalam waktu dekat. Namun, semula agenda pembahasan hanya berkaitan dengan anggaran.
Lantaran munculnya polemik isu senjata ilegal, kata Sukamta, pihak Komisi I pun berencana sekalian meminta klarifikasi langsung dari panglima TNI.
Rapat ini dijadwalkan digelar pada 3 Oktober mendatang, berbarengan dengan rapat bersama Kementerian Keuangan.
Namun, rapat bersama itu, kata Sukamta, kemungkinan batal karena panglima TNI kemungkinan tidak bisa hadir karena kesibukan.
"Kami meminta mereka (pihak TNI) cari waktu dulu kapan bisanya. Mungkin setelah tanggal 5, setelah peringatan HUT TNI bulan depan," tutur Sukamta.
Baca Juga: Ini Susunan Pemain Indonesia di Kejuaraan Dunia Junior 2017
Lebih jauh, Sukamta mengatakan belum bisa menilai pernyataan yang disampaikan Gatot dalam forum silaturahmi bersama purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017) lalu.
"Nanti kalau sudah ketahuan, baru kita bisa melakukan penghakiman. Sekarang kan kita belum nangkap maksudnya panglima apa dengan statement itu. Kan itu di forum tertutup," ujar Sukamta.
Diharapkan Sukamta, semua penyelenggara pemerintah bisa kompak satu sama lain supaya bisa mengemban tugasnya masing-masing untuk memajukan Indonesia.
"Sebetulnya secara umum kita pengen semua komponen yang ada dipemerintahan ini kompak, baik-baik lah semua. Koordinasi dengan baik. Itu saja yang kita harapkan, karena negara ini membutuhkan semua pihak berjalan dengan baik dan kompak," pungkasnya.
