Infografis
Suara.com - Komisi I DPR telah menjadwalkan rapat dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Selasa (3/10/2017). Rapat itu sedianya beragendakan pembahasan anggaran. Namun, bukan tidak tertutup kemungkinan turut membahas isu-isu terkini.
Salah satunya terkait pernyataan Gatot yang memicu polemik tentang adanya institusi non-TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk sejata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Hal itu tidak dipungkiri Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari. Kharis menyatakan, rapat tersebut bisa digunakan Komisi I sebagai saluran untuk mempertanyakan pernyataan Gatot yang memicu polemik di masyarakat.
"Rapat itu akan membahas masalah anggaran, tapi pastinya separuh waktu rapat akan kita tanyakan isu-isu aktual tadi," kata Kharis di DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Kharis menambahkan, selain panglima TNI, rapat yang digelar pekan depan juga mengundang Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Terkait pernyataan polemik Gatot, politikus PKS ini belum mau menanggapinya lebih jauh. Sebab, dia masih belum bisa menebak maksud dari pernyataan Gatot.
Baca Juga: Ratusan Siswa Keracunan, Dinkes DKI Perkarakan Pemilik Katering?
Dia lebih menyarankan supaya tidak membuat gaduh dalam menanggapi polemik pembelian senjata tersebut.
Apalagi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah meluruskan pembelian senjata ini yang ternyata memang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, namun jumlahnya tidak sampai 5.000 pucuk.
Terkait polemik ini, Wiranto menyebut ada miskomunikasi dari informasi tersebut. Dia meluruskan bahwa memang ada pembelian senjata di luar instansi militer, yaitu Badan Intelijen Negara.
Namun, jumlah pengadaan yang diajukan hanya 500 senjata laras pendek untuk pendidikan intelijen.
"Pak Wiranto sudah rilis dan mudah-mudahan segera adem lah. Kita ingin Indonesia adem nggak gaduh. Polemik ini, saya nggak mau nanggapi karena belum jelas," ujar Kharis.
Baca Juga: Soal "Off the Record" Senjata Ilegal, Ini Tanggapan Dewan Pers
