Infografis
Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi membawa belasan dus berisi sekitar 200 bukti terkait penetapan Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik, ke sidang praperadilan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).
"Sekitar 200-an bukti, ada yang berupa surat, dan ada yang sifatnya rangkap," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Sekitar 200-an bukti, ada yang berupa surat, dan ada yang sifatnya rangkap," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Setiadi berharap hakim mempertimbangkan secara adil bukti-bukti yang dimiliki KPK.
Agenda sidang praperadilan hari ini penyampaian bukti dari kedua belah pihak yang berperkara.
"Sesuai dengan acara yang lalu, hari ini untuk bukti pemohon yang belum dilengkapi, kemudian dari termohon (KPK)," kata hakim tunggal Cepi Iskandar.
Pada Jumat (22/9/2017) pengadilan menggelar sidang lanjutan praperadilan Novanto dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.
"Sesuai dengan acara yang lalu, hari ini untuk bukti pemohon yang belum dilengkapi, kemudian dari termohon (KPK)," kata hakim tunggal Cepi Iskandar.
Pada Jumat (22/9/2017) pengadilan menggelar sidang lanjutan praperadilan Novanto dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.
KPK menjelaskan bagaimana runut kronologis peran dari Setya Novanto jauh sebelum proyek itu dilaksanakan, yaitu tahun 2010, 2011, dan 2012 bahkan pasca ditetapkan proyek itu sebagai bagian dari proyek multiyears.
Selain itu, KPK juga menjelaskan bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka kasus proyek KTP elektronik sudah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti.
Dalam sidang dengan agenda jawaban dari KPK itu, hakim tunggal juga menolak eksepsi yang diajukan KPK, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap akan melanjutkan praperadilan tersebut.
KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 di Kemendagri pada 17 Juli 2017.
Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP elektronik pada Kemendagri.
Setya Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
