Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto meminta pemerintah menjelaskan polemik pembelian senjata senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo sebagaimana yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Ini kan masih dalam lingkup pemerintah. Tentunya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah menyelesaikan ini. Apalagi kalau didengar kemarin hanya misscommunication (dikatakan Menkopolhukam Wiranto). Presiden harus jelaskan kepada rakyat, kepada DPR juga supaya kita tidak menjadi simpang siur dari isu yang ada," kata Agus di DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Agus meminta pemerintah membenahi koordinasi antar instansi agar jangan ada misscommunication sehingga disangkut-pautkan dengan situasi politik menjelang pemilu 2019.
"Kita ketahui tahun ini sudah memasuki tahun politik. Memang bisa saja komunikasi yang nanti dikonotasikan ini berhimpitan dengan politik dan sebagainya. Jangan sampai isu ini berhimpitan dengan isu politik yang nanti menjadi mengurangi kinerja baik pemerintah maupun kita seluruhnya," ujar Agus.
Dalam rekaman yang beredar, Gatot Nurmantyo menyebut ada institusi di luar TNI yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017). Acara tersebut dihadiri Menkopolhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.
Setelah menjadi tanda tanya, Wiranto memberikan klarifikasi di kantornya, Minggu (25/9/2017). Wiranto mengungkapkan ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Wiranto menyebut informasi dari Gatot tentang ada instansi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 senjata standar TNI tidak pada tempatnya dikaitkan dengan ekskalasi kondisi keamanan saat ini.
"Setelah dikonfirmasikan kepada panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen," kata Wiranto.
Wiranto menekankan ke-500 senjata itu juga bukan senjata standar militer. Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Markas Besar TNI, tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden. "Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu itu," kata Wiranto.
