Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan 5000 pucuk senjata yang dipesan oleh institusi tertentu adalah pesanan Badan Intelijen Negara (BIN) yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen. Pengadaannya pun tidak perlu meminta izin dari Mabes TNI.
"Dari penjajakan dan penelitian yang saya lakukan, maka pembelian atau pengadaan senjata, apalagi dari Pindad yang bukan standart TNI itu memang perlu minta izin, tapi bukan dari Mabes TNI. Tetapi cukup dari Mabes Polri. dan sudah dilakukan," kata Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Selain itu, pembelian senjata yang ternyata hanya berjumlah 500 pucuk, juga tidak perlu izin khusus terlebih dahulu kepada Presiden dan tidak perlu melibatkan Presiden.
"Dengan demikian, maka isu ini saya kira kita tutup. Karena sudah tidak ada masalah sebenarnya," ujar Wiranto.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bicara Isu Jadi Calon Presiden atau Wapres 2019
Ia berharap, masyarakat tidak perlu khawatir akan isu yang pertama kali dihembuskan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Isu tersebut hanyalah kesalahan komunikasi yang tidak utuh diterima publik Sehingga menimbulkan spekulasi seakan-akan ada suatu kelompok yang ingin menggangu keamanan nasional.
"Tidak perlu dikhawatirkan karena ada satu kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5000 pucuk untuk ke hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional. Itu tidak benar sama sekali," kata Wiranto.
Sebelumnya, hari Jumat (22/9/2017) dalam forum silaturrahim bersama para Purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Gatot
mengatakan ada institusi yang telah memesan 5.000 pucuk senjata dan mencatut nama Presiden.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Polri Ajak TNI Selidiki Penyebar Isu Pergantian Gatot Nurmantyo
