Infografis
Tokoh masyarakat Tionghoa, Lieus Sungkharisma menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang adanya institusi yang memesan 5000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo adalah pernyataan yang serius.
"Pernyataan Panglima TNI ada 5000 pucuk senjata, ini sangat serius dan pemerintah harus menindak," kata Lieus ditemui di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Menurut Lieus, pernyataan tersebut tidak bisa dianggap hanya sebatas pernyataan biasa. Tapi harus diusut agar tidak membuat masyarakat terus bertanya-tanya.
Baca Juga: Laos akan Beli Produk Senjata dari PT Pindad
"Kita ini punya pemerintah. Kita ada Presiden. Presiden kita harus berani mengungkap statement itu," ujar Lieus.
Lieus meyakini pernyataan Gatot itu berdasarkan fakta karena posisinya sebagai Panglima TNI. Sebab itu, harus diusut dan diklarifikasi oleh Presiden lepada publik.
"Itu pernyataan yang serius. Ini yang ngomong TNI Jenderal bintang 4 lo. Panglima TNI. Tapi kan kita punya presiden. Kalau ada sinyalemen atau statemen dinyatakan secara terbuka, beliau harus cepat memerintahkan mengusut," tutur Lieus.
Kata Liues, siapapun yang hendak melakukan penyelundupan senjata untuk kepentingan tidak jelas, harus ditindak.
"Atau dijelaskan saja ke masyarakat, 'o panglimanya kurang pas, ini 5000 senjata untuk apa'. Itu yang harus transparansi. Kalau nggak rakyat jadi bingung, negara ada pemerintahnya nggak," ujar Lieus.
Baca Juga: Fadli Zon Minta Panglima TNI Klarifikasi 5.000 Senjata Selundupan
"Statementnya kan senjata. Kalau dibilang kaos, baju 5000 potong nggak pusing, nggak bahaya. Tapi kalau senjata, waduh," tambah Lieus.
Sebelumnya, dalam forum silaturrahim bersama para Purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), Gatot mengatakan ada institusi yang telah memesan 5000 pucuk senjata dan mencatut nama Presiden.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
