Infografis
Suara.com - Kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dinilai represif dan fasistik, membuat banyak kaum muda negeri tersebut bergabung dengan Partai Komunis Filipina (PKF).
Bahkan, seperti dilansir Davao Today, Kamis (21/9/2017), tak jarang kaum muda Filipina yang bergabung dengan sayap militer PKF, yakni New People’s Army (NPA; Tentara Rakyat Baru).
Juru Bicara Front Demokrasi Nasional Filipina (NDFP), Rubi Del Mundo, mengatakan kampanye perang melawan bandar narkoba dan penerapan darurat perang di Mindanao oleh Duterte menjadi alasan kaum muda bergabung dengan PKF/NPA.
Baca Juga: Tiongkok Yakin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai Akhir 2019
Untuk diketahui, National Democratic Front Philippine sendiri adalah aliansi partai-partai politik, organisasi massa, individu, agamawan, yang berhaluan kiri dan nasionalis.
“Kebijakan Duterte yang fasistik dan melanggar HAM memicu kaum muda, pekerja, dan pedagang kecil yang idealis bergabung dalam NPA atau gerakan bawah tanah. Mereka ingin melawan kediktatoran Duterte yang meniru rezim Ferdinand Marcos dulu,” tutur Rubi.
Dalam sepekan terakhir, aksi-aksi massa yang diikuti ribuan orang digelar di berbagai kota maupun pedesaan Filipina. Mereka berdemonstrasi menentang Duterte yang dinilai membangun tatanan kediktatoran seperti era Marcos.
Rubi mengungkapkan, sejak Mei 2017, sedikitnya 68 kasus pelanggaran HAM yang terdokumentasikan. Pelanggaran HAM itu dilakukan oleh militer, paramiliter, dan pasukan polisi terhadap masyarakat adat Moro.
"Duterte yang disokong militer Amerika Serikat, melakukan aksi militer ofensif ditujukan kepada kaum tani, masyarakat adat Lumad dan warga Muslim Moro. Rakyat, tak bakal membiarkan Duterte semakin sewenang-wenang dengan retorika populistiknya,” tandas Rubi.
Baca Juga: Tevez Keluarkan Pernyataan yang Picu Amarah Publik Tiongkok
Sementara seperti dilansir dari Rappler.com, Jumat (22/9), gerakan perlawanan terhadap Duterte tak hanya dilakukan oleh kaum komunis.
