Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan kemiskinan di Perdesaan Jawa Timur tertinggi di antara provinsi lain se-Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurutnya, persoalan ini butuh solusi strategis - komprehensif agar dapat ditemukan format percepatan kesejahteraan secara terukur.
"Ini potret valid yang dilakukan Badan Pusat Statistik setiap enam bulan sekali. Khusus kemiskinan di perdesaan tertinggi adalah Jawa Timur dan kedua adalah Jawa Tengah. Tapi rentang jarak keduanya sangat jauh," ungkap Khofifah saat menghadiri peringatan Hari Santri dan Tahun Baru Islam serta Haul KH Muhammad Said di Pondok Pesantren Babussalam, Pagelaran, Kabupaten Malang, Kamis (21/9/2017) malam.
Sementara angka kemiskinan perkotaan tertinggi ditempati Provinsi Jawa Barat yang disusul oleh Jawa Tengah di peringkat kedua. Jawa Tengah menurutnya, relatif seimbang antara kemiskinan di perdesaan maupun perkotaan.
Untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan perdesaan di Jawa Timur, salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah dengan maksimalisasi dana desa yang dikucurkan pemerintah. Diikuti dengan program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebagainya.
"Memang harus ada pemetaan yang komprehensif mencakup kearifan lokal di dalamnya. Dengan begitu pemanfaatan dana desa bisa lebih maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," imbuhnya.
Khofifah membeberkan, besaran alokasi dana desa yang digulirkan pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2015, dana yang dikucurkan senilai Rp20 triliun, tahun 2016 Rp 47 triliun, dan tahun 2017 Rp60 triliun. Jika ini disinergikan dengan bansos lainnya Insya Allah sangat signifikan menurunkan kemiskinan perdesaan.
"Artinya, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan untuk penduduk di desa, khususnya Jawa Timur," imbuhnya.
Diutarakan, dana desa dapat dipergunakan untuk membangun sentra-sentra pertumbuhan perekonomian warga di desa, selain infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Dana tersebut bisa digulirkan melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi kreatif khususnya melalui BumDes yang sudah di inisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Jika tahun pertama dan kedua lebih kepada infrastruktur, maka di tahun ketiga lebih diarahkan pada pertumbuhan sentra perekonomian. Saat ini kan sudah mulai banyak berdiri BumDes-BumDes," tuturnya.
Setelahnya, maka perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam memberikan pendampingan manajemen dan pengelolaan usaha tersebut.
