Kapolri Minta KAHMI Cegah Konflik Sosial

Adhitya Himawan Suara.Com
Rabu, 20 September 2017 | 22:00 WIB
Kapolri Minta KAHMI Cegah Konflik Sosial
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7) [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

 Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang tersebar pada seluruh Indonesia untuk turut mencegah konflik sosial.

"Di mana saja ada KAHMI karena itu kita jangan cakar-cakaran di dalam negeri agar tidak kalah dari negara lain," kata Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Kapolri menjadi pembicara pada Dialog Nasional HUT 51 KAHMI bertemakan "Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinekaan".



Tito memuji anggota KAHMI yang hadir pada berbagai bidang dan elemen masyarakat dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tito menilai KAHMI merupakan salah satu unsur penting pada kehidupan berbangsa dalam mencegah potensi konflik sosial.

Polisi jenderal bintang empat itu mencontohkan Indonesia bisa meniru Cina yang mampu menjadi negara maju pada bidang ekonomi dalam kurun waktu 20 tahun.

"Bangsa Tiongkok memiliki orientasi ekspansi ekonomi ke luar, selain itu rakyatnya bersatu padu menghadapi tantangan global untuk bersaing dengan negara lain," ujar Tito.

Jenderal Polisi Tito menyatakan Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju dengan tiga prasyarat yakni populasi penduduk yang besar mencapai sekitar 265 juta jiwa, kekayaan alam yang melimpah-ruah, serta luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Tito menyebutkan Price Waterhouse Coopers (PWC) memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor lima dunia pada 2030.

Dengan syarat pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen dan stabilitas politik di Indonesia terkendali.

Sementara itu, Koordinator Presidium KAHMI Mahfud MD mengungkapkan persoalan Indonesia pada bidang ekonomi yakni kesenjangan antara kelompok ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan rasa nasionalis yang dibangun berdasarkan keadilan sehingga kebijakan pemerintah tidak merugikan rakyat. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI