Infografis
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tegas siap memberikan jawaban dengan jelas dan terperinci terkait gugatan pemohon pada aidang praperadilan tersangka Setya Novanto pada Jumat (22/9/2017). Dengan jawaban tersebut, KPK yakin akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Chepy Iskandar.
"Jadi kami akan sampaikan secara gamblang, seluas-luasnya, sekuat-kuatnya tentu saja jawaban dari praperadilan tersebut. Kami yakin dari aspek hukum, hakim akan meyakini itu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).
Keyakinan KPK tersebut nantinya didukung oleh proses pembuktian selama beberapa hari mulai dari Senin (25/9/2017). Sebab, KPK berencana akan hadirkan sejumlah ahli dan bukti yang siap ajukan di praperadilan.
"Ada ahli hukum pidana materiil di sana, ahli hukum acara pidana yang benar-benar sudah sangat memahami soal pidana dan hukum acara pidana tersebut, kemudian ahli hukum tata negara termasuk melihat terkait dengan aspek keuangan negaranya karena ada kerugian keuangan negara dari kasus ini," kata Febri.
Febri mengatakan apa yang disampaikan oleh pemohon sebenarnya sama seperti yang dihadapi KPK pada sidang praperadilan sebelumnya. Karenanya, KPK yakin argumentasi pemohon tersebut dapat dijawab oleh KPK.
"Tadi kita datang dan kita sudah dengar argumentasi dari pihak pemohon praperadilan, apa yang dijelaskan di sana, argumentasi-argumentasi hukumnya, kami yakin bisa menjawab semua argumentasi tersebut. Sebenarnya beberapa hal itu juga sudah sering diputus di praperadilan yang lain ataupun ada penegasan di putusan MK misalnya terkait dengan keabsahan penyidik KPK. KPK bisa mengangkat penyidik sendiri di luar kepolisian dan kejaksaan," kata Febri.
Selain soal penyidik, hal yang dipersoalkan oleh pemohon adalah terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
"Terkait dengan kerugian keuangan negara, jadi kita perlu mengingatkan kembali pada semua pihak bahwa sudah ada putusan MK yang menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tidak hanya dari satu institusi saja, KPK bisa bekerja sama dengan BPK bahkan perhitungan itu juga bisa dilakukan ahli atau melibatkan auditor atau pihak lain, yang tentu saja relevan," katanya.
"Dan juga penting kita ingatkan terus bahwa proses praperadilan ini hanya berada pada ranah formil saja jadi jangan sampai pada materi pokok perkara, karena pokok perkara akan diuji pada proses persidangan tipikor," kata Febri.
"Jadi kami akan sampaikan secara gamblang, seluas-luasnya, sekuat-kuatnya tentu saja jawaban dari praperadilan tersebut. Kami yakin dari aspek hukum, hakim akan meyakini itu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).
Keyakinan KPK tersebut nantinya didukung oleh proses pembuktian selama beberapa hari mulai dari Senin (25/9/2017). Sebab, KPK berencana akan hadirkan sejumlah ahli dan bukti yang siap ajukan di praperadilan.
"Ada ahli hukum pidana materiil di sana, ahli hukum acara pidana yang benar-benar sudah sangat memahami soal pidana dan hukum acara pidana tersebut, kemudian ahli hukum tata negara termasuk melihat terkait dengan aspek keuangan negaranya karena ada kerugian keuangan negara dari kasus ini," kata Febri.
Febri mengatakan apa yang disampaikan oleh pemohon sebenarnya sama seperti yang dihadapi KPK pada sidang praperadilan sebelumnya. Karenanya, KPK yakin argumentasi pemohon tersebut dapat dijawab oleh KPK.
"Tadi kita datang dan kita sudah dengar argumentasi dari pihak pemohon praperadilan, apa yang dijelaskan di sana, argumentasi-argumentasi hukumnya, kami yakin bisa menjawab semua argumentasi tersebut. Sebenarnya beberapa hal itu juga sudah sering diputus di praperadilan yang lain ataupun ada penegasan di putusan MK misalnya terkait dengan keabsahan penyidik KPK. KPK bisa mengangkat penyidik sendiri di luar kepolisian dan kejaksaan," kata Febri.
Selain soal penyidik, hal yang dipersoalkan oleh pemohon adalah terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
"Terkait dengan kerugian keuangan negara, jadi kita perlu mengingatkan kembali pada semua pihak bahwa sudah ada putusan MK yang menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tidak hanya dari satu institusi saja, KPK bisa bekerja sama dengan BPK bahkan perhitungan itu juga bisa dilakukan ahli atau melibatkan auditor atau pihak lain, yang tentu saja relevan," katanya.
"Dan juga penting kita ingatkan terus bahwa proses praperadilan ini hanya berada pada ranah formil saja jadi jangan sampai pada materi pokok perkara, karena pokok perkara akan diuji pada proses persidangan tipikor," kata Febri.
