Infografis
Suara.com - Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia selalu muncul setiap tahun menjelang 30 September atau Hari Kebangkitan Pancasila 1 Oktober. Spekulasi mengenai motif sesungguhnya memunculkan isu ini pun bermunculan.
Ketua Fraksi Hanura DPR Nurdin Tampubolon mengaku heran kenapa isu ini bisa selalu dihembuskan.
"Saya kira justru kita agak mempertanyakan, kenapa isu-isu itu selalu dimunculkan. Padahal tidak seperti apa yang dimunculkan itu kan. Jadi ini perlu juga disikapi oleh pemerintah, apakah ada pihak tertentu yang mau PKI muncul kembali?" kata Nurdin di DPR, Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Nurdin mengatakan menghembuskan isu hantu komunisme secara berlebihan justru memunculkan kecurigaan. Nurdin mengatakan wajar kalau kemudian dipertanyakan motivasinya.
"Menurut kami bagaimana caranya kita indonesia, harus betul-betul menjaga stabilitas negara ini. Kalau ada yang memunculkan isu ini secara berlebihan perlu dipertanyakan motivasinya. Saya kira ini yang jadi kendala buat kita," kata anggota Komisi I.
Instruksi Panglima TNI
Isu PKI makin ramai setelah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengintruksikan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI. Gatot mengaku tidak peduli terhadap polemik mengenai pemutaran film G30S/PKI.
"Perintah saya, mau apa memangnya," kata Gatot saat dikonfirmasi wartawan terkait instruksi gerakan nonton bareng film G30S/PKI di seluruh jajaran hingga tingkat Kodim, Koramil, Babinsa.
"Biarin saja (ada polemik)," kata Gatot usai ziarah Makam Proklamator Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Senin kemarin.
Gatot mengatakan bahwa apa yang dia perintahkan selaku Panglima TNI adalah melaksanakan sekaligus menyebarluaskan fakta-fakta nilai sejarah pada generasi muda.
"Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, emangnya gue pikirin (memangnya saya pikir/peduli). Politik dalam negeri apa dikatakan silakan," ujarnya.
Menurut Gatot instruksi nobar film G30S/PKI adalah upaya TNI dalam meluruskan sejarah.
"Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?" kata dia.
Harus fair
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari meminta Panglima TNI jangan hanya menginstruksikan pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI, tetapi juga film-film sejarah versi lain, seperti Jagal, Senyap, dan The Year of Living Dangerously. Dengan demikian ada keseimbangan pengetahuan di masyarakat.
"Panglima harus fair, jangan hanya versi propaganda Orba yang boleh diputarin (G30S/PKI), tapi juga versi-versi yang lain. Jagal dan Senyap juga, termasuk film Mel Gibson yang Living Dangerously Years itu. Termasuk mendukung film-film sejenis untuk generasi millenial, seperti usulan Presiden," kata Eva.
Film Jagal (2012), Senyap (2014), dan The Year of Living Dangerously (1982), merupakan film yang menceritakan tentang peristiwa periode tahun 1965. Film Jagal menceritakan algojo yang melakukan pembantaian. Film The Year of Living Dangerously bercerita mengenai situasi Jakarta kala itu.
Menurut Eva jika Panglima TNI hanya menginstruksikan jajaran TNI memutar satu film versi Orde Baru, maka kemudian timbul kesan politis. Padahal, kata Eva, TNI tidak boleh berpolitik dalam hal apapun.
"Jangan hanya endorse satu versi, kan jadinya politik. Sementara TNI kan tupoksinya tidak terkait politik. Kita mencerdaskan bangsa secara sungguh-sungguh. Jadikan rakyat cerdas, nalar jadi panjang, analisa data jadi jalan," ujar anggota Komisi I DPR.
Dia menambahkan TNI harus progresif menatap tantangan masa depan, bukan malah mengurusi PKI yang sebenarnya sudah tidak ada. Saat ini banyak ekstremis berdalih agama yang banyak melakukan teror dan menurut Eva itulah yang harus jadi konsentrasi.
"TNI harus progresif, menatap ke depan karena tantangan keamanan bukan hanya PKI yang tinggal wacana, tapi ekstrimisme agama yang sudah meledakkan banyak bom malah nggak dianggap ancaman. Ada film Jihad Selfie tuh, lebih relevan diputar secara massal karena kontekstual," kata Eva.
