Infografis
Kuasa hukum tersangka Setya Novanto, Agus Trianto, menilai keputusan KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka kasus korupsi proyek e-KTP tidak memenuhi ketentuan hukum.
Agus kemudian menyebut Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berisi penjelasan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
"Maka dengan demikian seharusnya penetapan tersangka itu dilakukan setelah proses penyidikan. Namun dalam kasus ini termohon telah salah, keliru dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka terlebih dahulu. Baru setelah itu dilakukan penyidikan," kata Agus dalam sidang praperadilan yang diajukan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).
Menurut dia penetapan status tersangka telah menyalahi ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi,
"Sehingga penetapan tersangka ini harus dinyatakan batal demi hukum," ujar Agus.
Menurut Agus penyidik KPK belum memenuhi dua alat bukti yang cukup.
"Pemohon dengan tegas menolak penetapan tersangka oleh termohon terhadap diri pemohon karena belum ada dua alat bukti yang sah yang diperoleh dari proses penyidikan yang sah," kata Agus.
