Infografis
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan kondisi Ketua DPR Setya Novanto yang sedang dirawat di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur, masih dimungkinkan untuk diperiksa oleh penyidik KPK. Itu disampaikan Febri setelah dokter daei KPK menanyakan dokter spesialis jantung yang menangani Novanto.
"Dijawab bahwa pemeriksaan diprediksikan bisa dilakukan," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/9/2017).
Meski mendapat kesempatan usai berkoordinasi, tetapi hal itu baru bisa dipastikan setelah melihat perkembangan kondisi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik Rabu (20/9/2017) besok.
"Tentu kami mempelajari hal ini terlebih dahulu, karena salah satu hal yang terpenting adalah apakah seseorang saksi atau tersangka atau terdakwa ketika mengatakan sakit, yang paling penting adalah apakah yang bersangkutan bisa diperiksa atau tidak," kata Febri.
Baca Juga: KPK Beberkan Keadaan Novanto yang Dirawat di RS Premier
Menurut mantan Aktivis Indonesia Corruption Watch itu, hingga sekarang belum ada informasi lengkap yang disampaikan penyidik dan tim dokter usai melihat Novanto di RS Premier.
"Besok kita akan lihat, apakah perlu dilakukan pemeriksaan atau tidak. Kami juga belum mendapatkan perkembangan informasi lebih rinci rencana kegiatan besok, karena keterangan dari pihak dokter masih bersifat lisan dan tentu kita masih perlu mencek dan melihat perkembangan lagi besok, terutama utk perkembangan kesehatan," kata Febri.
KPK sudah melayangkan dua kali panggilan kepada Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang nilai proyeknya Rp5,9 triliun. Namun, terhadap dua panggilan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memenuhinya.
Pada panggilan pertama Novanto sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam, karena gula darahnya meningkat. Sementara pada panggilan kedua, Novanto menjalani pemeriksaan jantung di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur.
Baca Juga: Desak Tuntaskan Kasus e-KTP, TAPAK Minta KPK Tak Tebang Pilih
