Infografis
Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen mengapresiasi instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo instruksi nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI di seluruh jajaran TNI sampai tingkat Kodim, Koramil, Babinsa.
"Ya perintah yang bagus, bagus. Selama ini kita nggak boleh kita puter. Apa hubungannya kenapa orang-orang yang PKI dan orang-orang ini pro kenapa nggak boleh kita muter? Boleh saja dong," ujar Kivlan di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).
Menurut Kivlan lewat film tersebut masyarakat akan belajar sejarah. Kivlan kemudian mengutip pernyataan mantan Presiden Soekarno bahwa masyarakat jangan pernah melupakan sejarah.
"Orang kita TNI yang mau jadi korban masa kita nggak boleh memutar sejarah. Bung Karno bilang aja Jas Merah, jangan lupakan sejarah. ya toh? ya kita ungkapkan sejarah," kata dia.
Menurut Kivlan film Pengkhianatan G30S/PKI akan menunjukkan posisi PKI.
"Bagus dong, bagus. Itu menunjukkan bahwa PKI itu salah, PKI itu kudeta, PKI itu bunuh-bunuh. ya toh?" kata Kivlan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno Franky Roring menilai polemik pasca muncul instruksi Panglima TNI untuk nonton bareng film G30S/PKI masih dalam tataran perang opini.
"Saya lihat pro kontra ini masih di level elitis dan saya nggak khawatir dengan masalah pemutaran film, nonton bareng dan semacamnya," kata Franky kepada Suara.com di kampus UBK.
Franky yakin pro kontra pemutaran film G30S/PKI tersebut tak akan sampai menimbulkan kerusuhan massal sebagaimana yang dikhawatirkan.
"Pemutaran film yang dikhawatirkan akan terjadi segala macam bentuk benturan, saya pikir itu bukan lagi levelnya karena di sini sebenarnya pertarungannya pertarungan opini," kata dia.
Franky sejauh ini tetap menilai munculnya pro dan kontra sebagai hal yang wajar. Menurut Franksi tentu ada banyak perspektif dalam melihat sebuah persoalan.
"Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya itu dari sisi positifnya bahwa ini sebuah sarana kesempatan buat pihak lain untuk berbicara dalam perspektif yang berbeda tentang fakta dari G30S/PKI itu sendiri, artinya mendorong mereka silakan berbicara dengan perspektif yang berbeda," kata Franky.
"Nah tetapi memang dampaknya itu memang lebih pada usaha politis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa komitmen negara dalam Pemerintah bahwa ancaman itu bukan hanya dari kelompok radikal, tapi menunjukkan pesan kepada masyarakat bahwa komunisme masih merupakan ancaman yang potensial di Indonesia," Franky menambahkan. [M. Fauzi Daulay]
"Ya perintah yang bagus, bagus. Selama ini kita nggak boleh kita puter. Apa hubungannya kenapa orang-orang yang PKI dan orang-orang ini pro kenapa nggak boleh kita muter? Boleh saja dong," ujar Kivlan di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).
Menurut Kivlan lewat film tersebut masyarakat akan belajar sejarah. Kivlan kemudian mengutip pernyataan mantan Presiden Soekarno bahwa masyarakat jangan pernah melupakan sejarah.
"Orang kita TNI yang mau jadi korban masa kita nggak boleh memutar sejarah. Bung Karno bilang aja Jas Merah, jangan lupakan sejarah. ya toh? ya kita ungkapkan sejarah," kata dia.
Menurut Kivlan film Pengkhianatan G30S/PKI akan menunjukkan posisi PKI.
"Bagus dong, bagus. Itu menunjukkan bahwa PKI itu salah, PKI itu kudeta, PKI itu bunuh-bunuh. ya toh?" kata Kivlan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno Franky Roring menilai polemik pasca muncul instruksi Panglima TNI untuk nonton bareng film G30S/PKI masih dalam tataran perang opini.
"Saya lihat pro kontra ini masih di level elitis dan saya nggak khawatir dengan masalah pemutaran film, nonton bareng dan semacamnya," kata Franky kepada Suara.com di kampus UBK.
Franky yakin pro kontra pemutaran film G30S/PKI tersebut tak akan sampai menimbulkan kerusuhan massal sebagaimana yang dikhawatirkan.
"Pemutaran film yang dikhawatirkan akan terjadi segala macam bentuk benturan, saya pikir itu bukan lagi levelnya karena di sini sebenarnya pertarungannya pertarungan opini," kata dia.
Franky sejauh ini tetap menilai munculnya pro dan kontra sebagai hal yang wajar. Menurut Franksi tentu ada banyak perspektif dalam melihat sebuah persoalan.
"Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya itu dari sisi positifnya bahwa ini sebuah sarana kesempatan buat pihak lain untuk berbicara dalam perspektif yang berbeda tentang fakta dari G30S/PKI itu sendiri, artinya mendorong mereka silakan berbicara dengan perspektif yang berbeda," kata Franky.
"Nah tetapi memang dampaknya itu memang lebih pada usaha politis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa komitmen negara dalam Pemerintah bahwa ancaman itu bukan hanya dari kelompok radikal, tapi menunjukkan pesan kepada masyarakat bahwa komunisme masih merupakan ancaman yang potensial di Indonesia," Franky menambahkan. [M. Fauzi Daulay]
