Infografis
Suara.com - Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Marwan Adam meminta, sejumlah purnawirawan TNI tidak melibatkan anggota TNI yang masih aktif ke dalam politik praktis.
Sebab, anggota TNI sangat dilarang terlibat dalam praktek politik praktis yang dapat mempengaruhi tugasnya sebagai aparat pertahanan negara independen.
"Sah-sah saja purnawirawan terlibat politik atau menjadi pengurus partai politik. Tapi kan setidaknya jangan sampai pandangan segelintir TNI yang sudah purnawirawan memengaruhi atau mendikte TNI yang masih aktif," kata Asvi kepada Suara.com, Selasa (19/9/2017).
Asvi mengakui, mengkhawatirkan para purnawiran melibatkan para juniornya yang masih aktif dalam politik praktis yang jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh perundang-undangan. Selain mengganggu independensi TNI, juga akan merusak citra TNI di mata masyarakat.
Baca Juga: Pengepungan Rusuh Kantor YLBHI, Polisi Tetapkan 7 Tersangka
"Kalau segelintir purnawirawan ini punya pandangan, ya silahkan saja. karena mereka bebas berpolitik. Tapi jangan memengaruhi, mengganggu TNI yang masih aktif yang jelas tidak boleh berpolitik praktis," ujar Asvi.
Pernyataan Asvi adalah tanggapan dari rencana TNI menggelar nonton bareng film Pengkhianatan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), menjelang hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2017.
Pemutaran film yang bertujuan untuk meluruskan sejarah kelam 1965 itu menimbulkan kontroversi. Pasalnya, ada yang menilai film itu adalah hasil propaganda dari rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Film tersebut disebut telah banyak memanipulasi fakta sejarah, khususnya terkait keberadaan Partai Komunis Indonesia kala itu.
Asvi menilai pemutaran film bukan tugas TNI. Melainkan tugas lembaga terkait dengan perfilman. Sedangkan TNI bertugas sebagai pertahanan negara.
Baca Juga: Klaim Difitnah, Kivlan Zein Mau Laporkan YLBHI ke Polisi
"Saya melihat bahwa TNI melakukan pertahanan negara. Tugas TNI itu, bukan memutar film," kata Asvi.
