Infografis
Suara.com - Pimpinan DPR berencana menggelar rapat pimpinan guna menindaklanjuti surat dari Panitia Khusus Hak Angket KPK. Pihak Pansus meminta rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.
Permintaan itu ditujukan agar orang nomor satu di Indonesia tersebut bisa mendengar langsung berbagai hasil temuan Pansus terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya baru baca (suratnya). Besok pagi kami rapim-kan. Intinya panitia angket menginginkan agar problem di dalam angket itu harus didengar langsung presiden jangan sampai orang lain mendengar," kata Wakil Ketua DPR Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Dalam surat itu, Fahri membeberkan, pihak Pansus meminta pertemuan dengan Jokowi sebelum rapat paripurna pada 28 September nanti.
Baca Juga: Di KPK, Ajudan Novanto Diminta Mengenali Tujuh Foto
"Kalau bisa pimpinan dewan akan membawa seluruh pimpinan pansus angket untuk menceritakan apa yang terjadi supaya presiden benar-benar tahu apa yang terjadi (pada KPK)," kata politikus yang dipecat PKS ini.
Fahri juga menegaskan, Jokowi selaku kepala negara, harus bertanggung jawab atas sistem pemberantasan korupsi yang ada di Tanah Air.
"Bagian dari temuan itu akan berefek pada kelembagaan. Karena penanggung jawab pemberantasan korupsi itu presiden," ujarnya.
Untuk diketahui, Pansus Hak Angket KPK akan melaporkan hasil kerja dan temuan mereka kepada Presiden Joko Widodo.
Laporan tersebut akan disampaikan ketika DPR melakukan rapat konsultasi dengan Jokowi dalam waktu dekat.
Hasil kerja dan temuan Pansus Hak Angket KPK ini dimasukan ke dalam lima koper. Koper-koper ini yang nantinya akan diberikan kepada presiden.
"Hasil temuan ini akan kami sampaikan kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Wakil Ketua Pansus Angket Hak KPK Masinton Pasaribu di DPR, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Baca Juga: Jokowi Resmikan Jembatan Gantung dan Rusunawa di Magelang
