Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu mengikuti saran anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto yang meminta TNI Angkatan Darat mengurungkan niat menyelenggarakan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
"Menurut saya jangan (mengikuti saran watimpres). Jangan masuk ke konflik itu," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Fahri mengatakan jika film Pengkhianatan G30S/PKI mengandung masalah seharusnya yang dilakukan adalah pelurusan fakta, bukan sekedar melarang pemutaran.
"Saya sarankan saja, kalau ada orang yang merasa faktanya tidak begitu, ya bikin film lah. Sekarang film itu menjadi satu yang mudah. Sekarang kan banyak anak-anak muda bikin film tentang Muhamdiyah, dan Bung Karno," kata Fahri.
Di era sekarang, kata Fahri, sudah tidak bisa lagi melarang-larang karya seni. Menurut dia masyarakat sudah dewasa dalam memilah dan memilih konten.
"Gini ya, film, buku, sekarang ini kalau bisa nggak usah kita biasakan diri ngelarang-ngelaranglah. Biarlah masyarakat dewasa juga dengan pilihan-pilihannya. Saya juga istilahnya kangen juga dengan film itu. Tapi kalau ada orang menganggap itu ada masalah, bikin film baru. Sekarang bikin film gampang, pakai youtuber saja," ujar dia.
