Infografis
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan uang suap Rp4 miliar yang diduga diterima Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain, diberikan tiga kali.
"Diduga penyerahan Rp4 miliar dari kontraktor MAS dilakukan tiga kali secara bertahap dalam rentang waktu Mei sampai Agustus 2017," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (18/9/2017).
Dalam kasus itu, KPK menetapkan lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.
Diduga sebagai pihak penerima, yaitu OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, dan pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen.
Kemudian diduga sebagai pihak pemberi, yakni dua kontraktor masing-masing Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.
Pertama, kata Febri, pemberian sebelum mendapatkan proyek sebanyak dua kali penyerahan masing-masing Rp1,5 miliar
"Kedua setelah mendapatkan proyek sebesar Rp1 miliar dan ketiga MAS diindikasikan memberikan melalui cek pada STR," kata Febri.
Indikasi pemberian Rp400 juta dari kontraktor Syaiful Azhar, kata Febri, dilakukan melalui transfer ke rekening Helman Herdady dengan pembagian Rp300 juta untuk Bupati Batubara dan Rp100 juta untuk Helman Herdady.
Dalam OTT terkait kasus itu, total KPK mengamankan uang tunai senilai Rp346 juta.
Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp4,4 miliar yang diduga diterima oleh Bupati Batubara melalui para perantara terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara.
Dari pemeriksaan penyidik, dari total fee Rp4,4 miliar terdapat sisa fee Rp1,6 miliar yang dikuasai oleh tersangka STR, pemilik dealer mobil.
"Jadi semua dana disetorkan ke STR. Pada saat tertentu OKA butuh nanti diberikan oleh STR. Itu pada OTT tanggal 13 September 2017 modusnya begitu. Jadi OKA tidak megang uangnya sendiri, yang megang STR," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9).
Pertama, dari kontraktor Maringan Situmorang diduga pemberian fee sebesar Rp4 miliar terkait dua proyek, yaitu pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMJ dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan oleh PT T.
Barang bukti Rp346 juta dalam OTT ini diduga merupakan bagian dari fee terkait dua proyek itu.
Kedua, dari kontraktor Syaiful Azhar diduga pemberian fee sebesar Rp400 juta terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.
Sebagai pihak yang diduga pemberi, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya Zulkarnain, Sujendi Tarsono, dan Helman Herdady disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.
"Diduga penyerahan Rp4 miliar dari kontraktor MAS dilakukan tiga kali secara bertahap dalam rentang waktu Mei sampai Agustus 2017," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (18/9/2017).
Dalam kasus itu, KPK menetapkan lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.
Diduga sebagai pihak penerima, yaitu OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, dan pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen.
Kemudian diduga sebagai pihak pemberi, yakni dua kontraktor masing-masing Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.
Pertama, kata Febri, pemberian sebelum mendapatkan proyek sebanyak dua kali penyerahan masing-masing Rp1,5 miliar
"Kedua setelah mendapatkan proyek sebesar Rp1 miliar dan ketiga MAS diindikasikan memberikan melalui cek pada STR," kata Febri.
Indikasi pemberian Rp400 juta dari kontraktor Syaiful Azhar, kata Febri, dilakukan melalui transfer ke rekening Helman Herdady dengan pembagian Rp300 juta untuk Bupati Batubara dan Rp100 juta untuk Helman Herdady.
Dalam OTT terkait kasus itu, total KPK mengamankan uang tunai senilai Rp346 juta.
Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp4,4 miliar yang diduga diterima oleh Bupati Batubara melalui para perantara terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara.
Dari pemeriksaan penyidik, dari total fee Rp4,4 miliar terdapat sisa fee Rp1,6 miliar yang dikuasai oleh tersangka STR, pemilik dealer mobil.
"Jadi semua dana disetorkan ke STR. Pada saat tertentu OKA butuh nanti diberikan oleh STR. Itu pada OTT tanggal 13 September 2017 modusnya begitu. Jadi OKA tidak megang uangnya sendiri, yang megang STR," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9).
Pertama, dari kontraktor Maringan Situmorang diduga pemberian fee sebesar Rp4 miliar terkait dua proyek, yaitu pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMJ dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan oleh PT T.
Barang bukti Rp346 juta dalam OTT ini diduga merupakan bagian dari fee terkait dua proyek itu.
Kedua, dari kontraktor Syaiful Azhar diduga pemberian fee sebesar Rp400 juta terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.
Sebagai pihak yang diduga pemberi, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya Zulkarnain, Sujendi Tarsono, dan Helman Herdady disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.
