Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto meminta TNI Angkatan Darat mengurungkan niatnya menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
Permintaan itu merupakan respons Sidarta terhadap perintah TNI AD yang menginstruksikan seluruh prajuritnya menggelar nonton bareng film G30S/PKI pada 30 September nanti.
Selain itu, dia juga meminta aktivis dan penyintas tragedi 1965/66 untuk tidak menggelar seminar atau diskusi tentang kasus pembantaian massal 65.
Baca Juga: 59 Ribu Miras Asal Singapura Diselundupkan Pakai Plastik Sampah
"Saya pribadi melihat itu (film G30S/PKI yang akan diputar TNI AD) kan produksi awal-awal, lalu kemudian ada seminar (tentang tragedi 65-66') di LBH juga. Ini dua titik yang berbeda kan, ada film ini dan ada seminar itu. Saya pikir sementara ini disejukkan dulu, tolong dua-duanya disetop dulu," kata Sidarta kepada wartawan di kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Menurut dia, situasi nasional perlu stabilitas ditengah Pemerintah yang tengah sibuk membangun perekonomian dalam persaingan global.
Selain stabilitas keamanan nasional, juga dibutuhkan stabilitas politik. Dengan begitu, pemerintah tak terganggu dalam merealisasikan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah itu sekarang lagi super sibuk membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan. Itu prioritasnya, jangan ada kegaduhan begitu ya. Sebab untuk menuju kekuatan ekonomi dunia perlu ada kestabilan politik," ujar dia.
Dia lantas menyesalkan terjadi polemik hingga berujung kericuhan terkait rencana seminar tragedi 1965/66' di kantor YLBHI-LBH Jakarta, Sabtu (16/9) pekan lalu. Begitu pula dengan rencana TNI AD yang akan menggelar nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI.
Baca Juga: Aksi Gerombolan Orang Kepung YLBHI Ciptakan Trauma
"Kalau ada film G30S/PKI, seminar begitu (tentang tragedi pembantaian 65/66), ada satu kegaduhan di sana, dan di sini. Itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa," jelasnya.
